Andi Tenri Indah Ajak Warga Gowa Ikut Awasi APBD: Uang Rakyat Harus Tepat Sasaran

Pedomanrakyat.com, Gowa – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.

Ajakan tersebut disampaikan saat menggelar Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Anggaran Pemerintah Tahun 2026 di Desa Panakukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sabtu (27/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga dan turut didampingi Sekretaris DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Darmawangsyah Muin.

Sosialisasi tidak hanya menjadi wadah penyampaian program pemerintah, tetapi juga ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat mengenai berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

Dalam pemaparannya, Andi Tenri Indah menegaskan bahwa pengawasan anggaran bukan hanya menjadi tugas DPRD, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan warga sangat penting untuk memastikan penggunaan APBD berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Masyarakat juga harus mengetahui ke mana anggaran dialokasikan. Pengawasan bukan hanya tugas DPRD, tetapi masyarakat juga memiliki peran untuk ikut mengawasi agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, kegiatan sosialisasi merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memberikan pemahaman mengenai berbagai program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi objek pengawasan DPRD.

Sebagai Ketua Komisi E DPRD Sulsel yang membidangi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, pemuda, dan olahraga, Andi Tenri Indah mengatakan pihaknya akan terus memastikan kualitas pelayanan publik di sektor-sektor tersebut terus meningkat.

“Saya datang untuk menyampaikan program-program pemerintah provinsi yang menjadi fokus pengawasan kami. Mulai dari kualitas pendidikan, sarana dan prasarana sekolah, hingga pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Kami juga akan turun langsung melihat kondisi di lapangan agar persoalan yang ada bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.

Ia menambahkan, Komisi E DPRD Sulsel siap mendorong pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pada jenjang SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, pengawasan terhadap mutu pelayanan kesehatan juga akan menjadi perhatian agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik.

Dialog yang berlangsung selama kegiatan dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Salah satunya disampaikan Tasrif Daeng Tojeng, warga Dusun Panakukang, yang mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bagi petani serta kondisi jalan desa yang dinilai belum mendapatkan perhatian.

“Saya ingin bertanya, apakah petani bisa mendapatkan bantuan pupuk gratis? Selain itu, jalan di kampung kami sudah puluhan tahun belum mendapatkan perbaikan yang memadai,” ujar Tasrif.

Menanggapi hal tersebut, Andi Tenri Indah menjelaskan bahwa bantuan pupuk maupun bibit pertanian dapat diupayakan melalui pengajuan proposal oleh kelompok tani kepada pemerintah daerah.

“Silakan kelompok tani menyusun proposal. Kami akan memfasilitasi dan meneruskannya ke Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertanian agar dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Sementara terkait perbaikan infrastruktur jalan, ia mengakui pelaksanaan pembangunan masih menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

Meski demikian, pihaknya berkomitmen membangun komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Gowa agar kebutuhan masyarakat dapat diprioritaskan.

“Kami akan terus mengawal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pembangunan jalan dapat direalisasikan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” katanya.

Selain persoalan pertanian dan infrastruktur, warga juga menyampaikan kekhawatiran mengenai pendataan masyarakat miskin, status kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta akses pelayanan kesehatan ketika terjadi kondisi darurat.

Menanggapi hal tersebut, Andi Tenri Indah mengimbau masyarakat agar aktif memberikan data yang benar kepada petugas pendataan, termasuk saat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, akurasi data menjadi dasar pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial maupun layanan kesehatan.

“Ketika petugas datang melakukan pendataan, berikan informasi yang sebenarnya. Jangan menghindari petugas karena data yang akurat akan menentukan berbagai program bantuan pemerintah, termasuk persoalan KIS yang sering kali menjadi tidak aktif akibat data yang tidak diperbarui,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Darmawangsyah Muin, mengapresiasi antusiasme masyarakat Desa Panakukang yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia menyampaikan bahwa Kecamatan Pallangga memiliki arti tersendiri karena memberikan dukungan besar kepada Andi Tenri Indah pada Pemilu Legislatif lalu.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pallangga. Dukungan yang diberikan kepada Ibu Andi Tenri Indah pada pemilu lalu sangat luar biasa, sehingga kami merasa memiliki tanggung jawab untuk terus hadir mendengarkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Darmawangsyah yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Gowa menegaskan bahwa kehadirannya mendampingi Ketua Komisi E DPRD Sulsel merupakan bentuk komitmen untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial agar dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan sosialisasi turut dihadiri Kepala Desa Panakukang Saifuddin Daeng Nompo, unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas, mantan kepala desa, Tim Barisan Relawan Prabowo Nusantara (BRPN), serta tokoh masyarakat setempat.

Melalui forum tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah demi mewujudkan pembangunan yang lebih transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan rakyat.