Bahtra Banong: Bank Sulselbar Harus Jadi Pilar Kemandirian Fiskal Daerah

Bahtra Banong: Bank Sulselbar Harus Jadi Pilar Kemandirian Fiskal Daerah

Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi II DPR RI mengidentifikasi enam isu strategis yang menjadi fokus utama dalam evaluasi kinerja Bank Sulselbar. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan bahwa evaluasi tersebut bertujuan memperkuat kontribusi Bank Sulselbar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Bahtra menjelaskan, isu pertama yang menjadi perhatian adalah efektivitas Penyertaan Modal Daerah (PMD). Menurutnya, PMD harus dievaluasi berbasis kinerja serta diarahkan secara selektif agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan usaha bank dan peningkatan kontribusi PAD.

“Isu kedua berkaitan dengan kinerja keuangan serta kemampuan Bank Sulselbar dalam menghasilkan dividen yang berkelanjutan bagi daerah,” ujar Bahtra saat Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/12/2025).

Isu ketiga menyangkut tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahtra menekankan pentingnya penguatan audit internal, transparansi laporan keuangan, serta peningkatan kualitas dewan direksi dan manajemen.

Isu keempat adalah penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor produktif lainnya. Komisi II mendorong Bank Sulselbar untuk memperluas pembiayaan inklusif sekaligus meningkatkan pendampingan bagi pelaku usaha kecil.

“Bank daerah harus mampu menjadi penggerak sektor riil, bukan sekadar menyalurkan kredit konsumtif,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Transformasi digital menjadi isu strategis kelima yang disoroti Komisi II. Bank Sulselbar diminta mempercepat inovasi layanan digital, mulai dari pengembangan mobile banking, penguatan keamanan siber, hingga optimalisasi layanan pembayaran daerah.

Isu keenam adalah penguatan sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, khususnya dalam penempatan kas daerah dan pembiayaan program-program prioritas.

“Sinergi yang kuat antara bank daerah dan pemerintah akan mempercepat pergerakan ekonomi di daerah,” ucap Bahtra selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI.

Melalui evaluasi menyeluruh terhadap keenam isu strategis tersebut, Komisi II DPR RI berharap Bank Sulselbar dapat semakin memperkuat posisinya sebagai pilar pembangunan ekonomi regional. Bahtra menegaskan bahwa hasil pengawasan ini akan menjadi masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan penguatan BUMD secara nasional.

“Kami ingin Bank Sulselbar terus menjadi kebanggaan daerah sekaligus motor penggerak kemandirian fiskal,” pungkasnya.

Berita Terkait
Baca Juga