Banyak Daerah Menerima Kiriman Vaksin, DPR Minta Pemerintah Transparan

Pedoman Rakyat, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta pemerintah menjelaskan stok vaksin Covid-19 di daerah. Pasalnya berdasarkan informasi yang diterimanya masih banyak daerah yang belum mendapatkan stok vaksin dari pemerintah pusat.

“Dari kabupaten yang saya sudah cek lewat Fraksi NasDem di Samosir, Toba, Nias sebagai contoh, tapi faktanya mereka justru meminta stok vaksin dikirim dari pusat. Ini kok jadi bertolak belakang?” kata Martin, pada Senin (2/8/2021).

Oleh karena itu, Martin meminta agar pemerintah pusat sebaiknya terbuka mengenai keberadaan vaksin ini.

“Jadi, sebenarnya barang itu ada di mana? Ada di daerah mana? Ada berapa banyak di daerah itu. Jadi jangan hanya menyebut di daerah, karena Indonesia ada ratusan daerah,” tegas dia.

Seperti diketahui, surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa pandemi mensyaratkan kartu vaksin, minimal dosis pertama. Dengan adanya persyaratan tersebut Politisi Partai NasDem ini mempertanyakan bagaimana agar masyarakat di daerah bisa melakukan vaksinasi ini. 

“Jika ada persyaratan minimal dosis pertama dilakukan, tapi vaksinnya itu sendiri tidak ada di daerah, bagaimana mungkin masyarakat bisa melakukan vaksinasi,” urai Martin.

Lebih lanjut Martin meminta agar pemerintah dapat memastikan stok vaksin di daerah dapat terjaga. Mengingat antusias masyarakat untuk menjalani vaksinasi di daerah sangatlah tinggi.

“Jangan sampai pemerintah pusat ingin menggalakkan percepatan vaksinasi tetapi ketika masyarakat sudah mau divaksin, eh vaksinnya malah tidak ada atau tidak sampai ke daerah,” demikian Martin.