Bawaslu Sulsel Dorong Kampus Jadi Ruang Edukasi Politik dan Pengawasan Pemilu

Pedomanrakyt.com, Makassar – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan memperkuat kerja sama dengan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar melalui penandatanganan naskah perjanjian kerja sama atau Memorandum of Agreement (MoA).

Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pendidikan politik mahasiswa sekaligus membangun ruang kolaborasi yang berkelanjutan dalam pengawasan dan penegakan demokrasi.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, mengatakan salah satu isu strategis yang dapat menjadi perhatian bersama dalam kerja sama tersebut adalah persoalan politik uang.

Menurutnya, kampus memiliki ruang yang besar untuk membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan demokrasi, termasuk praktik politik uang.

“Kerjasama ini ada pada dua hal, salah satu isu strategis adalah masalah politik uang. Saya kira memang ada ruang penyadaran,” ujar Mardiana, Kamis (08/10).

Menurut Mardiana, keterlibatan perguruan tinggi menjadi penting karena mahasiswa tidak hanya berada pada posisi sebagai pemilih, tetapi juga memiliki potensi menjadi bagian dari gerakan pengawasan pemilu dan demokrasi di masa mendatang.

Ia menjelaskan, dalam dua tahun terakhir Bawaslu Sulsel memang semakin menyasar lingkungan kampus sebagai bagian dari upaya memperluas pendidikan pengawasan pemilu.

Kampus dinilai memiliki sumber daya intelektual sekaligus mahasiswa yang dapat dikembangkan sebagai relawan dan agen pengawasan partisipatif.

“Memang Bawaslu dalam dua tahun terakhir menyasar kampus, punya bibit intelektual dan bibit volunteer selain juga menjadi pemilih,” kata Mardiana.

Mardiana menegaskan, kerja sama dengan perguruan tinggi tidak semestinya hanya berlangsung ketika tahapan pemilu atau pemilihan sedang berjalan.

Menurutnya, kemitraan tersebut perlu terus bergerak melalui berbagai bentuk kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan yang bersifat formal maupun informal.

“Kami dengan senang hati membawakan kuliah. Karena kami merasa bahwa kemitraan ini, ada tidaknya tahapan kita tetap terus bergerak,” ujarnya.

Ia menambahkan, kesinambungan kerja sama tersebut penting karena mahasiswa hari ini merupakan bagian dari generasi yang berpotensi menjadi penyelenggara maupun peserta pemilu pada masa mendatang.

“Tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan anak-anak, adik-adik kita yang menjadi penyelenggara bahkan mungkin calonnya,” tutur Mardiana.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana juga menyampaikan bahwa kegiatan pendidikan relawan pemilu yang telah dilakukan sebelumnya dapat menjadi salah satu model yang dikembangkan bersama kampus mitra lainnya.

Bawaslu Sulsel membuka peluang untuk mengadopsi konsep serupa di berbagai perguruan tinggi.

“Jadi kegiatan kemarin itu kegiatan relawan pemilu. Kita mungkin akan ada adopsi serupa di kampus lain yang kita ajak bermitra,” jelasnya.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Muhaimin Latif, M.Th.I., M.Ed., menyambut baik penguatan kerja sama tersebut.

Ia menilai hubungan antara perguruan tinggi dan Bawaslu merupakan kemitraan strategis yang perlu diperkuat secara kelembagaan.

“Ketika kemarin saya menerima atau membaca surat dari Bawaslu, kampus dan Bawaslu sudah menjadi mitra strategis. Saya tidak berkomentar banyak setelah membaca surat, langsung saya disposisi,” kata Muhaimin.

Menurutnya, kerja sama tersebut sebaiknya tidak hanya memberikan pengalaman kepada mahasiswa dari bidang ilmu politik, tetapi dapat melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi.

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar saat ini memiliki tujuh program studi, dengan enam di antaranya telah berstatus unggul. Kondisi tersebut, menurut Muhaimin, menjadi potensi yang dapat dikembangkan dalam kerja sama dengan Bawaslu.

“Saya sebenarnya berharap ke depan mahasiswa yang bisa mendapat pengalaman bukan hanya ilmu politik, tapi semua prodi. Kita ada tujuh prodi, enam di antaranya sudah unggul,” ujarnya.

Ia menilai, salah satu muara penting dari kolaborasi tersebut adalah lahirnya pendidikan politik yang dapat membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki kesadaran demokrasi.

“Saya kira muaranya ada edukasi politik bagi mahasiswa,” kata Prof. Muhaimin.

Muhaimin juga menegaskan bahwa kerja sama yang dibangun tidak semata-mata diarahkan pada program magang.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mencakup seluruh aspek tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

“Sebelum kita menandatangani MoA, saya mengucapkan terima kasih. Kerja sama kita ini tidak hanya sekadar magang, tapi ada tridharma, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Fakultas Ushuluddin memiliki karakter keilmuan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada nilai profetik dan pembentukan manusia yang beradab.

“Bedanya kita dengan ilmu politik dengan Ushuluddin, kita punya profetik, kenabian, beradab. Orang beradab itu berada di atas orang berilmu,” ujarnya.

Karena itu, Muhaimin berharap kerja sama yang telah dituangkan dalam MoA tersebut tidak berhenti sebagai dokumen kelembagaan, tetapi diterjemahkan ke dalam program-program nyata yang dapat diukur dan memberikan dampak bagi mahasiswa maupun masyarakat.

“Saya harap juga tidak hanya di atas kertas, tapi ada konkret yang bisa berkelanjutan. Bawaslu Mengajar juga semoga bisa terus berlanjut ke depannya, sehingga ada output yang bisa diukur dan berdampak,” pungkasnya.

Melalui penguatan kerja sama ini, Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar diharapkan dapat membangun ruang kolaborasi yang tidak hanya memperkuat kelembagaan kedua pihak, tetapi juga memperluas pendidikan politik, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pengawasan pemilu, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi.