BBM Subsidi Disorot, Andi Aan Minta Satu Barcode untuk Satu Kendaraan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah daerah menjadi perhatian Komisi D DPRD Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut dinilai mulai menyulitkan petani yang membutuhkan solar untuk mengoperasikan pompa air di lahan persawahan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Aan Nugraha, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait evaluasi ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG 3 kilogram di Sulsel, Selasa (18/8/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi D, Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Sulsel, Polda Sulsel, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta PT Pertamina Patra Niaga.
Aan mengatakan, persoalan ketersediaan solar perlu mendapat perhatian karena menyangkut aktivitas masyarakat, termasuk petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mendukung kegiatan pertanian.
Menurutnya, kelangkaan solar biasanya lebih terasa ketika memasuki musim panen. Namun, keluhan masyarakat kali ini muncul meski belum memasuki periode tersebut.
“Solar ini menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk petani untuk mengoperasikan pompa air. Karena itu, jangan sampai ketika masyarakat membutuhkan justru kesulitan mendapatkannya,” kata Aan.
Ia meminta Pertamina bersama pihak terkait memastikan distribusi solar bersubsidi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
Selain persoalan ketersediaan, Aan juga menyoroti penggunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi. Ia meminta pengawasan diperketat agar sistem tersebut benar-benar berjalan sesuai ketentuan.
Aan menekankan, satu barcode semestinya digunakan untuk satu kendaraan sehingga distribusi BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran.
“Kita berharap sistem barcode ini betul-betul diawasi. Jangan sampai satu barcode digunakan untuk beberapa kendaraan. Pengawasannya perlu diperkuat agar BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Ia juga meminta Pertamina mempertimbangkan penyiapan jalur atau fasilitas pengisian khusus bagi kendaraan angkutan seperti truk dan bus di sejumlah SPBU.
Menurut Aan, pemisahan layanan tersebut dapat membantu mengurai antrean sekaligus membuat pelayanan pengisian BBM lebih tertib.
“Kalau memungkinkan, pengisian untuk truk dan bus dibuat khusus seperti yang sudah diterapkan di beberapa SPBU. Ini bisa menjadi salah satu solusi agar pelayanan lebih tertib dan masyarakat tidak terlalu lama mengantre,” katanya.
Aan berharap evaluasi yang dilakukan Komisi D bersama Pertamina dan instansi terkait dapat menghasilkan langkah konkret untuk memastikan pasokan BBM, khususnya solar bersubsidi, tetap tersedia dan mudah diakses masyarakat.
“Kita ingin kebutuhan energi masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Yang penting bukan hanya ketersediaannya, tetapi distribusinya juga tepat sasaran dan tidak menyulitkan masyarakat,” pungkasnya.