Cadangan Pangan Sulsel Terancam Susut, Komisi B DPRD Desak Bulog, Bapanas dan Ketapan Duduk Bersama

Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Zulfikar Limolang meminta Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Suls segera berkoordinasi dengan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyelesaikan adendum kontrak cadangan pangan.

Menurutnya, langkah itu akan menjaga stok cadangan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Selatan.

Zulfikar menjelaskan, penyesuaian harga yang dilakukan Bulog mengikuti kondisi pasar saat ini berpotensi mengurangi jumlah cadangan pangan yang telah disiapkan pemerintah beberapa tahun lalu.

“Ada cadangan pangan yang sudah kita siapkan beberapa tahun lalu. Namun, Bulog menyesuaikan harga dengan kondisi saat ini. Akibatnya, jika menggunakan harga terbaru tersebut, otomatis jumlah cadangan pangan yang sebelumnya telah disiapkan akan berkurang,” ujar Zulfikar di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (10/7/2026).

Ketua Fraksi PKB itu mendesak Pemprov Sulsel mempercepat koordinasi dengan Bulog agar persoalan tersebut segera selesai. Ia juga mengungkapkan Sulawesi Selatan hingga kini menjadi satu-satunya provinsi yang belum menandatangani adendum kontrak cadangan pangan.

“Berdasarkan data yang ada, dari seluruh provinsi, hanya provinsi kita yang belum menyelesaikan penandatanganan adendum tersebut,” katanya.

Zulfikar menegaskan pemerintah daerah harus menjaga kecukupan cadangan pangan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat terjadi bencana, keadaan darurat, maupun kondisi mendesak lainnya.

“Padahal, kami ingin cadangan pangan tetap terjaga agar dapat memenuhi kebutuhan jika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat atau kebutuhan mendadak,” ungkap Zulfikar.

Ia juga menegaskan keterlambatan penandatanganan adendum bukan karena Kepala Dinas enggan mengambil keputusan. Menurutnya, Kepala Dinas hanya menunggu arahan dan dasar hukum yang jelas sebelum menandatangani dokumen tersebut.

“Bukan karena takut untuk menandatangani. Pak Kadis hanya meminta arahan yang jelas karena membutuhkan dasar yang kuat dalam mengambil keputusan,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Ketapang Sulsel, M Ilyas mengatakan bahwa cadangan pangan Sulsel sebanyak 109.000 ton.

Namun, Bulog mengingikan supaya cadangan pangan yang sudah simpan sekian tahun lamanya itu disesuaikan dengan harga yang berlaku sekarang yakni Rp12.000 dari sebelumnya hanya Rp2.500.

Sehingga kata Ilyas, jika harga tersebut dipakai maka cadangan pangan yang ada sekarang itu berpotensi mengalami pengurangan 109.000 ton menjadi 60.000 ton.

“Di perjanjiannya itu dibeli dengan harga masih Rp2.500 pada zaman dulu. Nah, Bulog ini mau meng-addendum perjanjian dengan mengganti harga yang (sebelumnya) Rp2.500 menjadi Rp12.500 gitu,” ujar Ilyas.

Olehnya itu, Ilyas berharap Komisi B DPRD memanggil Bulog dan pihak Bapanas untuk bisa menjelaskan persoalan penyesuaian harga terbaru ini.

“Kalau memang rekomendasinya nanti setelah itu nanti kami boleh tanda tangani addendum, kami akan tanda tangani karena takutnya saya nanti berkonsesi hukum kepada saya ya karena mengurangi volume itu,” kuncinya.