Deddy Sitorus PDIP Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Gratifikasi: Pembunuhan Karakter

Pedomanrakyat.com, Kaltara – Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi PDI-Perjuangan, Deddy Sitorus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Kortas Tipikor) Polri.

Deddy Sitorus dilaporkan oleh Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Anti Korupsi (LSAK), Hariri, atas dugaan menerima gratifikasi berupa fasilitas penyewaan helikopter milik PT SCA yang digunakan dalam masa kampanye legislatif pada Pemilu 2024.

Deddy Sitorus diketahui pada Pemilu 2024 kembali terpilih menjadi Anggota DPR RI dari Dapil Kaltara dan masih duduk di Komisi VI.

Hariri menyampaikan bahwa helikopter jenis EC130T2 yang disewa Deddy digunakan sebanyak delapan kali penerbangan selama masa kampanye, dengan durasi total penerbangan mencapai 48 jam.

Biaya penyewaan helikopter tersebut diperkirakan mencapai USD 192.000 atau sekira Rp 3,07 miliar.

“Penerimaan gratifikasi ini tidak dilaporkan oleh Deddy ke KPK. Sebaliknya, helikopter tersebut malah digunakan untuk mendulang suara yang membawa Deddy kembali terpilih menjadi anggota DPR,” ungkap Hariri dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (17/12/2024).

Terkait laporan tersebut, Deddy melakukan klarifikasi melalui video berdurasi 4:04 menit yang diposting melalui akun Twitternya @deddysitorus.

Pada postingan video tersebut, Deddy menuliskan caption “Intel imut itu antek siapa ya? Apakah ada orangnya atau cuka proxy cocolato? Apakah dapat order membunuh karakter orang?”

“Saya mendapatkan sebuah postingan di Twitter dari intel imut. Ini intel imut atau intel gede nih atau dapat data dari intel beneran,” ucap Deddy dengan wajah tampak seperti sedang berguyon.

Lanjut Deddy, “Tapi enggak tahu lah yang jelas ada upaya untuk melakukan pembunuhan karakter,” tambahnya.

Dalam video tersebut, Deddy membantah tudingan flexing yang mengarah pada dirinya.

Dia mengaku menyewa helikopter untuk menyambangi pemilihnya yang tinggal di pedalaman wilayah Kaltara, utamanya Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

“Soal katanya saya flexing naik heli, wah gila ya. Tidak tahu cerita. Kalimatan Utara itu terdiri dari daerah pedalaman jadi hampir 40 persen pemilih ada di daerah pedalaman. Kaltara tidak seperti di Jawa ada jalan raya. Jadi kalau mau ke desa-desa tidak ada jalan raya, tidak ada sungai itu anda butuhkan waktu berhari-hari berjalan kaki. Kalau ada sungai, sungai tidak sampai ke hulu,” ujarnya.