Dirjen Cipta Karya Akan Perbaiki Bertahap Kantor DPRD Sulsel, Target Rampung Desember 2026
Pedomanrakyat.com, Makassar – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya meninjau kondisi Gedung DPRD Sulawesi Selatan pasca terbakar saat aksi demonstrasi Jumat 29 Agustus 2025 lalu.
Kunjungan dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana, bersama rombongan didampingi Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, beserta anggota dewan, di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (16/9/2025).
Dalam kunjungannya, Dewi menegaskan bahwa Kementerian PUPR siap melakukan rehabilitasi gedung yang mengalami kerusakan ringan agar dapat difungsikan kembali pada akhir 2025.
“Kami harapkan pada Desember 2025 gedung yang rusak ringan sudah bisa digunakan untuk berkantor. Sementara Gedung Paripurna yang mengalami kerusakan berat akan diperbaiki secara bertahap. Jika tidak selesai tahun ini, targetnya bisa rampung pada Desember 2026. Apalagi gedung ini dibangun dan diresmikan tahun 1978, sehingga perlu desain ulang,” jelas Dewi.
Selain itu, Gedung Sekretariat DPRD yang berada di bagian belakang dinilai perlu dibangun baru. Menurut Dewi, kapasitas gedung sudah tidak lagi memadai untuk menampung kebutuhan ruang bagi 85 anggota dewan.
“Kami juga akan mengakomodasi penambahan ruangan sesuai kebutuhan fraksi dan sekretariat. Perbaikan nantinya juga akan memperhatikan struktur bangunan sesuai standar ketahanan gempa serta aturan bangunan gedung yang berlaku,” tambahnya.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi atau yang akrab disapa Cicu, menyampaikan apresiasi atas respon cepat Kementerian PUPR dalam menangani pemulihan gedung parlemen Sulsel.
“Ini bentuk kesyukuran bagi kami, karena kementerian langsung turun mengecek apa yang dibutuhkan. Secara kasat mata sudah terlihat gambaran kebutuhan perbaikan. Hal-hal teknis seperti asuransi nantinya bisa digunakan untuk interior, mebel, dan perlengkapan lainnya agar anggarannya lebih tepat sasaran,” kata Cicu.
Legislator NasDem Sulsel ini menyebutkan, aspek keselamatan bangunan seperti jalur evakuasi dan standar ketahanan gempa juga akan menjadi bagian dari perencanaan perbaikan. Sementara urusan administratif dan klaim asuransi akan ditangani oleh DPRD Sulsel.