DPRD Makassar Usul Anggaran MHM Dialihkan untuk Pendidikan dan Kesehatan

Pedomanrakyat.com, Makassar – Program Makassar Half Marathon (MHM) yang dianggarkan melalui APBD Kota Makassar sebesar Rp2,5 miliar menjadi sorotan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kota Makassar.

Sejumlah anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Makassar meminta agar anggaran kegiatan yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tersebut dievaluasi dan dinormalisasi karena dinilai terlalu besar di tengah kebutuhan masyarakat yang masih mendesak.

Anggota Pansus LKPJ DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, menegaskan DPRD pada dasarnya mendukung kegiatan olahraga yang membawa dampak positif terhadap promosi daerah. Namun, penggunaan dana APBD dalam jumlah besar dinilai perlu mendapat perhatian serius, terlebih kegiatan tersebut juga memperoleh pemasukan dari sponsor serta biaya registrasi peserta.

“MHM itu bagus untuk Makassar, tentu kita mendukung kegiatan yang membawa nama daerah. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, kegiatan ini mengambil sponsor, ada biaya pendaftaran peserta, lalu masih menggunakan dana APBD dengan nilai cukup besar, Rp2,5 miliar,” kata Azwar dalam rapat pembahasan LKPJ, Rabu (6/5/2026).

Menurut Azwar, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan prioritas masyarakat.

Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan kontras di tengah masih banyak kebutuhan warga di sektor pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan layanan rumah sakit daerah yang membutuhkan perhatian anggaran lebih besar.

“Di sisi lain masih ada warga kita yang kesulitan sekolah, banyak masyarakat yang sakit dan membutuhkan bantuan biaya pengobatan. Ini harus menjadi perhatian. Kalau memang tetap dilaksanakan, anggarannya bisa dikurangi atau dinormalisasi. Bahkan kalau perlu diberi catatan khusus untuk dievaluasi total,” tegasnya.

Azwar juga meminta pimpinan Pansus LKPJ DPRD Kota Makassar agar program MHM menjadi catatan penting dalam rekomendasi akhir DPRD terhadap pelaksanaan program Pemerintah Kota Makassar.

Senada dengan itu, Anggota Pansus LKPJ lainnya, Muchlis Misbah, turut meminta agar program MHM dikaji ulang secara menyeluruh.

Politisi Partai Hanura tersebut mempertanyakan kontribusi nyata kegiatan itu terhadap pendapatan daerah maupun dampak ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Makassar.

“Tolong dievaluasi kembali program MHM ini yang menggunakan anggaran APBD Rp2,5 miliar, sementara juga ada sponsor dan biaya pendaftaran. Katanya memberi kontribusi besar bagi pemerintah kota, tapi kontribusi apa yang benar-benar diberikan, itu yang perlu dijelaskan,” ujarnya.

Muchlis juga menyoroti klaim terkait peningkatan okupansi hotel selama pelaksanaan event. Menurutnya, dampak ekonomi yang disebut-sebut harus dapat dibuktikan secara terukur dan objektif.

Ia bahkan membandingkan besarnya anggaran tersebut apabila dialihkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

“Kalau Rp2,5 miliar ini diberikan ke Dinas Pendidikan, bisa dipakai membangun sekolah bertingkat yang manfaatnya bisa dirasakan sampai puluhan tahun. Karena itu program ini bukan berarti tidak bagus, tetapi perlu evaluasi agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran,” tutupnya.