DPRD Minta Pemprov Sulsel Fokus Tuntaskan Pembebasan Lahan Area Jalur Kereta Api di Makassar

Pedomanrakyat.com, Makassar – DPRD Kota Makassar melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulsel, Jumat (8/7/2022) lalu.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi C, dihadiri langsung Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo dan Pimpinan serta anggota Komisi C DPRD Makassar.

Di mana, DPRD Makassar mendesak Pemprov Sulsel mempercepat penetapan lokasi (penlok) lahan jalur proyek kereta api segmen Makassar.

Pasalnya, dana pembebasan lahan terancam ditarik pemerintah pusat jika tak ada kepastian pengadaan tanah.

“Segera tetapkan penloknya, baru pengadaan tanahnya, agar anggaran yang tersedia Rp1,2 triliun khusus untuk pengadaan tanah (pembebasan lahan) itu tidak dialihkan,” kata RL sapaan akrab Rudianto Lallo.

Legislator fraksi NasDem Makassar ini menityrkan bahwa, jika anggaran pembebasan lahan Rp1,2 triliun ditarik oleh pemerintah pusat, maka akan berdampak pada kemunduran pembangunan Makassar.

Selain itu lanjutnya, tidak ada jaminan anggaran lahan yang ditarik akan kembali tersedia. Sehingga rute proyek kereta api ke Makassar terancam batal.

“Kalau ada anggaran Rp1,2 triliun tidak dipakai lalu kembali (ditarik oleh LMAN) lantas tidak ada jaminan akan kembali di tahun 2023, 2024, atau 2025 yang rugi siapa? Lucu kalau kereta api hanya sampai Mandai (Maros), padahal rencananya kan kereta api Makassar-Parepare,” tutur RL.

Olehnya itu kata dia, Pemprov Sulsel semestinya fokus dulu menyelesaikan pembebasan lahan area Makassar. Dimintanya agar jangan fokus pada konsep konstruksi jalur rel kereta api Makassar.

“Konsep bagaimana kereta api itu pembicaraan kedua setelah kita gunakan anggaran lahan. Selesaikan dulu pembebasan lahannya,” tegasnya.

Kepala BPKA Sulsel, Andi Amanna Gappa mengatakan bahwa, pembebasan lahan mesti segera diselesaikan, sebab pusat telah mewanti-wanti menarik dana pembebasan lahan ke proyek lainnya yang lebih membutuhkan.

Tentunya, apabila itu terjadi pihaknya memastikan kereta api Sulsel hanya sampai di Maros.

Amanna Gappa menuturkan, pagu anggaran sebelumnya disiapkan Rp1,4 triliun untuk pembebasan lahan dan disepakati anggarannya menjadi Rp1,2 triliun.

“Ketika anggaran sudah bergeser, tidak ada kepastian kelanjutan anggaran pembangunan di tahun selanjutnya. Itu sudah pasti. Saya khawatir judulnya (kereta api) Maros-Parepare, selamat tinggal Makassar,” terangnya