DPRD Sulsel Kaget Pokir Jadi Temuan KPK, Minta Data Soal Anggaran Pokir Dibuka

Pedomanrakyat.com, Makassar – DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi di kantor sementara dewan pada Selasa (17/11/2026).
Rapat tersebut membahas mengenai adanya temua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pokok-pokok pikiran (pokir) pada tahun 2025-2026 yang bermasalah.
Hal tersebut diketahui setelah, DPRD Sulsel menghadiri undangan rapat koordinasi yang digelar KPK di Rujab Gubernur Sulsel pada 5 November 2026. Dalam pertemuan itu, KPK menyampaikan adanya pokir bermasalah dari pihak DPRD Sulsel tahun 2025-2026.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan pihaknya ingin mencari tahu mengapa ada pokir yang menjadi temuan KPK. Padahal mereka tidak pernah mempunyai anggaran pokir selama dua tahun menjadi legislator.
“Iya, jadi rapat hari ini sebenarnya kita mau mengkonfirmasi. kenapa ada temuan KPK yang kita tidak pernah laksanakan,” kata Kadir saat ditemui usai rapat di ruangannya.
Kadir menegaskan bahwa sejak dirinya masuk hingga saat ini, tidak pernah ada pokir yang jalan di DPRD Sulsel. Ia menjelaskan bahwa mekanisme usulan anggaran di dewan murni berdasar pada aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses.
“Tidak ada pokir. DPRD tidak ada pokir, sejak kami masuk sampai hari ini,” tegas legislator Golkar ini.
Kadir melanjutkan, pihaknya belum menemukan jawaban dari Bappelitbangda dan Inspektorat Provinsi. Sebab mereka tidak menyiapkan data yang dipermasalahkan oleh KPK.
“Meraka hadir, tapi tidak membawa data soal anggaran pokir yang menjadi temuan KPK. Makanya rapat kita tunda sampai Minggu depan. Mereka harus bawa datanya,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo mengungkapkan pihaknya diminta menyelesaikan apa yang menjadi temuan KPK. Makanya dilakukan rapat bersama Inspektorat untuk mengetahui anggaran pokir yang dimaksud.
“Apa yang menjadi ya kalau bisa kami klarifikasi, kami klarifikasi kalau dia temuan dalam bentuk kerugian negara itu kami pengembalian. Nah, inilah kami rapat di sini karena di antara semua ini, ini perintahnya KPK. Ini kami harus klarifikasi soal ini,” jelas Fauzi
Fauzi bilang, rapat ini semata-mata untuk mengetahui dimana celah anggaran pokirnya dan dimana titik pelaksanaannya, apakah di OPD ataukah di tenaga pendamping dewan.
“Kami yarus tahu ini siapa yang main-main. Karena kalau jadi temuan, kan pasti berarti Pokirnya kami jalan, sementara kami tidak pernah melaksanakan, tidak pernah pokir,” tuturnya.
Ketua PKB Makassar ini menekankan, DPRD Sulsel berkomitmen tidak mengusulkan anggaran pokir selama agenda efisiensi masih berjalan. Pihaknya menyerahkan semuanya ke pemerintah provinsi.
“Nah, ini hasil rapat ini, ini perintah KPK. Karena kami cuma dikasih 30 hari untuk mengklarifikasi ini. Sehingga kami buru-buru. Cuman ini tertunda karena datanya belum diserahkan,” beber Fauzi
“Kita mau coba cari tahu, coba klarifikasi ke OPD, ini letak kesalahannya di mana. Karena menurut kami, kami tidak pernah menyentuh pokir, kok bisa jadi temuan KPK,” tutupnya.