Empat Kali Disurvey: Kanal Sinrijala Tak Kunjung Dikerja, Mahmud Siap Fasilitasi ke BBWS Pompengan Jeneberang
Pedomanrakyat.com, Makassar – Persoalan data desil yang menghambat akses anak terhadap bantuan pendidikan hingga tanggul Kanal Sinrijala yang tak kunjung dikerjakan menjadi keluhan warga Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Makassar.
Aspirasi tersebut disampaikan kepada legislator Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Selatan, Mahmud, saat menggelar pengawasan APBD Sulsel di Jalan Ketapang, Kelurahan Paropo, Kamis (15/10/2026).
Warga mengeluhkan sejumlah anak yang dinilai layak menerima bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), tetapi terkendala klasifikasi desil kesejahteraan.
Anak dari keluarga yang masuk desil 5 hingga 10 disebut tidak memenuhi kriteria penerima bantuan, meski kondisi ekonomi keluarganya dinilai masih membutuhkan dukungan.
Warga meminta adanya mediasi agar data kesejahteraan keluarga dapat ditinjau kembali sehingga anak-anak yang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi E DPRD Sulsel Mahmud mengatakan penetapan desil menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, ia pernah menyampaikan keberatan terhadap metode penyusunan desil karena dinilai lebih menitikberatkan pada kepemilikan aset dan belum cukup menggambarkan pendapatan keluarga.
“Masalah desil ini memang tidak mudah diubah karena penetapannya menjadi kewenangan BPS pusat. Saya juga pernah memprotes penyusunannya karena yang dilihat aset yang dimiliki, sementara pendapatan tidak dimasukkan,” kata Mahmud.
Terkait usulan penerima KIP, Mahmud meminta warga menyiapkan data anak-anak yang membutuhkan bantuan.
Data tersebut akan menjadi bahan untuk dikomunikasikan dengan anggota DPR RI, mengingat kebijakan bantuan pendidikan itu berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
“Saya minta datanya disiapkan. Nanti saya coba komunikasikan dengan teman-teman di DPR RI karena ini kewenangan pusat,” ujarnya.
Selain persoalan pendidikan, warga juga menyoroti tanggul di Kanal Sinrijala yang disebut telah beberapa kali diukur, tetapi hingga kini belum dikerjakan. Padahal, sejumlah pohon di sekitar lokasi telah ditebang.
Warga turut mengusulkan agar perbaikan drainase di kawasan Jalan Meranti yang sebelumnya juga telah beberapa kali diukur dapat segera direalisasikan.
Mahmud meminta warga menyiapkan dokumen desain atau gambar teknis untuk usulan penanganan kanal. Dokumen tersebut diharapkan dilengkapi tanda tangan lurah agar dapat dikomunikasikan dengan instansi terkait.
“Kalau ada desainnya, berikan kepada saya supaya bisa saya komunikasikan ke PU. Gambarnya nanti ditandatangani lurah, kemudian saya bawa untuk dibicarakan dengan pihak terkait, termasuk BBWS Pompengan Jeneberang,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, warga juga menyampaikan keluhan mengenai korban tindak pidana pembusuran yang disebut tidak mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan saat menjalani perawatan di rumah sakit.