Fadilah Soroti Warga Miskin Belum Tersentuh Bansos, Minta Data Penerima Diverifikasi

Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Fadilah Fahriana, meminta Dinas Pendidikan Sulsel segera menuntaskan berbagai persoalan yang melibatkan kepala sekolah SMA/SMK.

Fadilah berharap setiap kasus dapat diselesaikan secara tepat agar tidak berlarut-larut dan berdampak pada penyelenggaraan pendidikan.

Penegasan tersebut disampaikan Fadilah dalam rapat kerja Komisi E DPRD Sulsel bersama mitra kerja, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Rapat berlangsung di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (11/11/2026).

“Saya menekankan agar isu-isu atau kasus terkait kepala sekolah dapat segera diselesaikan dengan solusi yang baik. Jangan sampai persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa ada penyelesaian,” tegas legislator Fraksi PKB tersebut.

Selain sektor pendidikan, Fadilah juga menyoroti sejumlah program Dinas Sosial, terutama terkait bantuan untuk panti jompo, validasi data penerima bantuan sosial, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Ia menilai perhatian terhadap panti jompo perlu terus dipertahankan. Menurutnya, persetujuan dukungan anggaran untuk fasilitas tersebut didasarkan pada hasil peninjauan langsung yang memperlihatkan kondisi di lapangan masih memprihatinkan.

“Untuk panti jompo, kami melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan. Memang masih ada kondisi yang memprihatinkan sehingga dukungan anggaran untuk kebutuhan mereka perlu mendapat perhatian. Alhamdulillah, bantuan yang diusulkan sudah disetujui dan sejauh ini dinilai cukup memadai,” ujarnya.

Namun, Legislator yang akrab disapa Dilah ini mengingatkan bahwa persoalan bantuan sosial tidak hanya menyangkut ketersediaan anggaran, tetapi juga ketepatan data penerima manfaat.

Ia mengungkapkan masih terdapat masyarakat yang membutuhkan, termasuk penderita kusta dan warga dalam kelompok desil tertentu, yang belum mendapatkan bantuan meskipun upaya pendataan dan penyaluran telah dilakukan.

“Masih ada masyarakat yang membutuhkan, termasuk penderita kusta dan warga dalam kategori desil tertentu, tetapi belum tersentuh bantuan. Karena itu, pendataan harus benar-benar diperhatikan agar masyarakat yang memang membutuhkan tidak justru terlewatkan,” katanya.

Menurut Dilah, persoalan validitas data kerap menjadi kendala dalam penyaluran bantuan. Kondisi ekonomi masyarakat di lapangan tidak selalu sesuai dengan data administrasi yang dimiliki pemerintah.

Ia mencontohkan adanya warga yang kondisi rumahnya sudah tidak layak huni, tetapi masih terkendala dalam proses pendataan karena tercatat memiliki kendaraan atau tanggungan cicilan. Sebaliknya, perubahan kondisi ekonomi sebagian warga juga belum tercermin dalam data penerima bantuan.

“Data di atas kertas terkadang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Ada warga yang kondisi rumahnya sudah memprihatinkan, tetapi masih terkendala karena memiliki kendaraan atau cicilan. Sebaliknya, ada juga perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang belum diperbarui dalam data. Ini harus diverifikasi kembali,” jelas Istri Wakil Bupati Takalar itu.

Karena itu, ia meminta Dinas Sosial memperkuat proses pendataan dan verifikasi lapangan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Fadilah juga menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas Sosial Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota. Kolaborasi lintas instansi dinilai diperlukan untuk memastikan data penerima bantuan lebih akurat sekaligus mencegah terjadinya salah sasaran.

“Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota harus diperkuat. Jangan sampai penyaluran bantuan justru dipengaruhi kepentingan tertentu atau pilih kasih, termasuk karena hubungan keluarga. Bantuan sosial harus diberikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat, bukan kedekatan,” pungkasnya.

Ia berharap berbagai masukan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Sulsel 2027, sehingga kebijakan penganggaran sektor pendidikan dan sosial dapat menjawab persoalan masyarakat serta memberikan manfaat secara tepat sasaran.