Gubernur Nurdin Abdullah Janji Atasi Abrasi di Galesong

Pedoman Rakyat, Takalar – Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah meninjau keadaan pinggir pantai yang mengalami abrasi tepatnya di Galesong Utara dan Galesong, Takalar, Selasa (7/1/2020)

Nurdin didampingi langsung oleh Kepala Balai Pompengan, Kepala BNPB, Kepala Dinas Sosial, Bupati Takalar, Ketua DPRD Takalar serta anggota DPRD Sulsel Fachruddin Rangga.

Nurdin mengaku kunjungan tersebut merupakan respon pemerintah terkait keluhan masyarakat pesisir Kecamatan Galesong Utara dan Galesong akibat abrasi di pesisir Pantai Galesong.

Untuk itu, Nurdin menegaskan kepada seluruh elemen termasuk masyarakat di dua kecamatan di Kabupaten Takalar agar tidak risau dengan masalah tersebut, karena akan segera ditindaklanjuti dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Jadi tidak usah ragu masyarakat, kita hadir, Dinas Sosial hadir, BNPB hadir, nah sebentar lagi saya tinggal tunggu datanya semua kerusakan rumah yang diambil ombak, kita punya anggaran tanggap darurat,” kata Nurdin.

“Saya akan serahkan ke Pak Bupati, nanti Pak Bupati yang mendata semua, jadi masyarakyat tidak usah risau kehilangan rumah, Insyaallah pemerintah akan hadir,” tambahnya

Data sementara dari pemerintah setempat tercatat ada sebanyak 19 rumah yang terancam hilang karena abrasi air laut dan diketahui daerah tepi pantai yang berpotensi abrasi pada tahun ini sekitar 74 kilometer.

Olehnya itu, Nurdin Abdullah bersama pihak terkait akan segera menyelesaikan permasalah masyarakyat setempat, karena sampai saat ini sudah tahap tender dan akan segera dikerjakan.

“Berikutnya, ini Balai Pompengan sudah mulai mendesain, sudah ada beberapa yang sudah tender, kalau yang disini sisah tender kita harapkan dari APBN bisa membantu, supaya mudah-mudahan tahun depan tidak lagi mengalami hal seperti ini masyarakyat disini,” katanya.

Untuk saat ini sudah ada yang langsung ditanggapi secara darurat dengan mengunakan baronjong terlebih dahulu dan tanggap darurat ini berkolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten.

“Tadi beberapa yang sudah kita eksekusi, tadi tokoh-tokoh masyarakat disini minta bronjong, ada bronjong kita bisa adakan, terus nanti Pemda yang isi,” pungkasnya. (map)