Indonesia Forestry Carbon Hub Diluncurkan: Era Baru Perdagangan Karbon Transparan dan Berintegritas Dimulai

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia secara resmi menandai tonggak sejarah baru dalam tata kelola perubahan iklim global melalui peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub (Sentra Karbon Kehutanan Indonesia) serta penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan (Menhut) terkait Penerbitan Unit Karbon dengan Skema Non-Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non-SPE GRK) kepada sejumlah proyek kehutanan yang telah siap beroperasi.

Langkah strategis yang dilakukan di Jakarta pada Senin (6/7/2026) ini merupakan wujud nyata kerja cepat kementerian dalam mengeksekusi arahan dan kepemimpinan kuat Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan ini sekaligus menggeser paradigma bisnis sektor kehutanan nasional, demi memastikan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sesi konferensi pers, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pada tahap awal ini, persetujuan diberikan kepada proyek-proyek percontohan terverifikasi yang mencakup area seluas kurang lebih 225.000 hektare.

“Total potensi penurunan emisi dari proyek-proyek awal ini mencapai sekitar 30 juta ton CO2 ekuivalen, dengan estimasi nilai transaksi ekonomi menyentuh angka Rp5 triliun rupiah, serta potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi negara sekitar Rp500 miliar,” ujar Menhut.

Adapun proyek-proyek kehutanan yang sukses mengantongi persetujuan menteri berbasis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tersebut antara lain: PT Global Alam Lestari (Sumatra Merang Peatland Project – ID 1899); PT Rimba Makmur Utama (Katingan Peatland Restoration and Conservation Project – ID 1477); PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (The Mayas Project – ID 3591).

Serta implementasi perdagangan karbon berbasis masyarakat di bentang alam Bujang Raba Jambi yang menjadi binaan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.

Langkah integrasi sistem juga diperkuat melalui kerja sama dengan lembaga standar karbon global, Verra. Menhut menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli mendatang, pemerintah juga bersiap meluncurkan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK).

Melalui koneksi API, data dari Verra Registry, SRUK, dan Bursa Efek Indonesia (IDX) akan terhubung secara seamless menggunakan teknologi blockchain untuk menjamin transparansi penuh dan ketertelusuran ujung ke ujung (end-to-end traceability).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang turut hadir memberikan sambutan, menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam memangkas hambatan birokrasi masa lalu yang kerap membuat investor frustrasi.

“Dulu apa-apa sulit dan tidak boleh. Sekarang, di bawah arahan Presiden Prabowo, kami mengoordinasikan pembenahan hampir 35 aturan – baik PP, Perpres, maupun Inpres. Semua diselaraskan agar prosesnya dipermudah, transparan, dan tidak terjadi ego sektoral demi mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif,” tegas Menko Pangan.

Sejalan dengan peluncuran hub ini, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dew, menyatakan kesiapan penuh sektor jasa keuangan untuk menyokong pasar karbon domestik.

OJK telah meluncurkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) serta menyusun financing playbook sebagai panduan pembiayaan berbasis proyek pilot yang konkret.

“Kami terus memperkuat regulasi dan pengawasan bursa karbon melalui revisi POJK Nomor 14 Tahun 2023. Kami juga mengeksplorasi pengembangan produk keuangan berbasis karbon yang dapat memanfaatkan arus kas dari penjualan kredit karbon kehutanan maupun komoditas agroforestri,” tutur Ketua OJK.

OJK juga memastikan bahwa struktur pembiayaan yang dikembangkan wajib memberikan manfaat yang adil bagi komunitas lokal sebagai garda utama penjaga hutan.

Utusan Khusus Presiden untuk bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang berhasil mewujudkan tata kelola karbon berintegritas tinggi ini.

Ia menitipkan pesan krusial dari Presiden Prabowo Subianto mengenai target ambisius pemulihan lahan rusak di Indonesia seluas 12,7 juta hektare.

“Lahan terdegradasi seluas 12,7 juta hektare tersebut harus segera diprogramkan untuk pemulihan, pemulihan, dan pemulihan. Ini adalah subjek konkret bagi pasar karbon. Kami mengundang para investor global untuk berinvestasi dalam pemulihan lahan ini, dan sebagai imbalannya, mereka akan mendapatkan kredit karbon bersertifikat dalam mekanisme yang kredibel yang kita saksikan hari ini,” ujarnya.

Peluncuran ini diharapkan dapat memperkuat sinergi mutakhir antara perlindungan lingkungan, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat.

Melalui penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, program-program penurunan emisi ini menjadi langkah operasional yang strategis dalam mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.