Indonesia-Norwegia Kembali Meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Wakil Menteri Kehutanan Rahmat Marzuki mewakili Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara resmi membuka Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima di Jakarta, Selasa (6/10/2026.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian hutan dan mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

“Pada hari ini, kita melanjutkan langkah yang sangat strategis tersebut dengan meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dengan alokasi dana sebesar Rp 20 Miliar yang ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 300 kelompok masyarakat,” ujar Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam sambutan pembukaannya.

Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu skema pendanaan dalam mendukung pencapaian target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (RBC).

Dana disalurkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan inklusif dalam berbagai upaya pelestarian hutan dan penguatan ketahanan iklim.

Wamenhut menjelaskan jika Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima akan disalurkan melalui tiga tema utama kegiatan, yaitu: (1) FOLU Biodiversity yang mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati; (2) FOLU Goes to School yang berfokus pada pelibatan generasi muda dalam pelestarian lingkungan; dan (3) FOLU Terra yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis lingkungan.

Hingga periode keempat, pelaksanaan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 telah menyalurkan dana sekitar ±Rp29.081 miliar, mencakup 863 kelompok masyarakat, dengan total 49.653 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.

Pembukaan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima diarahkan untuk mendukung aksi iklim dan pengelolaan hutan yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat di tingkat tapak.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi masyarakat dalam aksi mitigasi perubahan iklim sekaligus mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Dari sisi Pemerintah Norwegia, Ambassador Designate untuk Indonesia: H.E. Kaja Glomm menyampaikan bahwa hutan Indonesia dan landscape-nya sangat penting secara global, melindungi, memulihkan, dan mengelola hutan secara berkelanjutan pada akhirnya bergantung pada tindakan di lapangan. Dan itu berarti melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam hutan dan bergantung padanya.

Ambassador Kaja Glomm menyebut jika keberadaan masyarakat lokal, masyarakat adat, kaum muda, dan organisasi masyarakat sipil membawa pengetahuan, komitmen, dan pengalaman praktis yang sangat penting bagi keberhasilan aksi iklim dan hutan.

Oleh karenanya ia menyadari mengapa Community Small Grant Facility sangat penting karena fasilitas ini membantu mengubah pengetahuan dan kepemimpinan lokal menjadi tindakan konkret sekaligus membuat pendanaan lebih mudah diakses oleh mereka yang bekerja di lapangan.

Ia pun memuji skala yang telah dicapai oleh fasilitas Layanan Dana Masyarakat ini sungguh mengesankan.

“Norwegia sangat bangga dapat mendukung ambisi iklim dan kehutanan Indonesia melalui kemitraan jangka panjang kami. Sejauh ini, melalui kontribusi berbasis hasil, kami telah menyalurkan US$216 juta untuk mendukung hasil terverifikasi Indonesia dalam mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Kontribusi berbasis hasil ini mendukung rencana operasional FOLU Net 2030 Indonesia,” ujarnya.

Dalam kerja sama tersebut, Pemerintah Norwegia memberikan dukungan melalui mekanisme Result-Based Contribution, sementara Kementerian Kehutanan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kegiatan dalam upaya pengurangan emisi dari sektor FOLU dan pelibatan para pihak, termasuk Implementing Partner dan penerima manfaat.

BPDLH berperan dalam pengelolaan dan penyaluran dana kontribusi Norwegia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

“Bagi BPDLH, capaian Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 bukan hanya tentang angka yang telah disalurkan. Bagaimana dana karbon dapat dirasakan hingga ke tingkat tapak merupakan hal yang lebih utama. Dukungan pendanaan ini dapat menjadi pemantik perubahan besar yang dapat menumbuhkan semangat, membangun kapasitas, dan membuktikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan menjaga lingkungan,” ujar Joko Tri Haryanto, Direktur Utama BPDLH.

Ketika dana sampai kepada kelompok masyarakat, mereka tidak lagi hanya menjadi objek dari kebijakan lingkungan, namun juga menjadi bagian dari solusi.

Dari langkah ini, negara hadir bersama masyarakat yang menjaga hutan, memulihkan lingkungan, dan membangun kehidupan yang lebih berkelanjutan.

Di lapangan, para penerima manfaat turut terlibat melalui kegiatan menanam dan merawat pohon, membangun usaha berbasis perhutanan sosial, mengikuti pelatihan, menjaga keanekaragaman hayati, hingga melakukan aksi bersih sungai.

Melalui Layanan Dana Masyarakat, Pemerintah terus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk turut berkontribusi dalam aksi iklim dan pengelolaan hutan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

“Kita mencoba untuk menciptakan satu mata rangkai terintegrasi. Jadi dari petani sampai ke pasar, itu kita bikin satu closed loop ekosistem,” imbuh Dirut BPDLH.

Selain dukungan pendanaan dalam bentuk hibah seperti Layanan Dana Masyarakat, usaha masyarakat di sekitar kawasan hutan membutuhkan kesinambungan pendanaan sehingga diperlukan berbagai model pembiayaan yang dapat menopang usaha secara berkelanjutan, seperti skema microfinance.

Dalam kerangka inilah BPDLH menghadirkan Fasilitas Dana Bergulir (FDB), yang bekerja layaknya microfinance bagi kelompok usaha perhutanan sosial dan/atau agroforestri.

Tidak berhenti pada penyediaan pembiayaan, BPDLH melangkah lebih jauh dengan memfasilitasi ketersediaan akses pasar. Upaya ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPDLH dengan PT Jebe Trading Indonesia (JB Cocoa) sebagai offtaker dan PT Rainforest Indonesia (Rainforest Alliance) sebagai mitra pendukung pertanian berkelanjutan, yang dirangkaikan dengan kegiatan pembukaan ini.

BPDLH memberikan pembiayaan melalui FDB, JB Cocoa berperan dalam penyerapan hasil produksi, dan Rainforest Alliance mendukung penerapan praktik pertanian berkelanjutan serta penguatan kapasitas dan rantai nilai komoditas.

Kemitraan ini diarahkan untuk memperkuat akses pasar, meningkatkan nilai tambah produk, menjaga keberlanjutan produksi, serta mendukung kelayakan usaha penerima FDB.

Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan tercipta ekosistem usaha yang saling mendukung antara petani perhutanan sosial, kelompok agroforestri, dan mitra usaha, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memitigasi risiko usaha dan pembiayaan, serta berkontribusi pada perlindungan kawasan hutan.

“Jadi bagi kami kerjasama ini bukan sekadar penandatanan dokumen, tapi ini adalah membangun jembatan dari hutan menuju pasar. Dari masyarakat yang menjaga dan mengelola hutan, menuju produk yang memiliki nilai tambah dan dapat diterima oleh pasar,” pungkas Dirut BPDLH.

Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima, dapat masyarakat akses melalui tautan di bawah ini:
layanan-dana-masyarakat.bpdlh.id