Jutaan Lansia Belum Divaksin, Pemerintah Diminta Tunda Booster

Pedoman Rakyat, Jakarta – Sebanyak 6,9 juta masyarakat lanjut usia (lansia) yang masih belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 sama sekali.

Untuk itu, Perwakilan Koalisi Warga Lapor Covid-19 Firdaus mendesak agar pemerintah menunda rencana vaksin booster berbayar dan menggratiskannya.

Selain lansia, lanjutnya, kelompok rentan lain seperti warga dengan penyalit peserta, ibu hamil, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas belum menjadi prioritas program vaksinasi saat ini.

“Karena akan menempatkan mereka yang belum mendapatkan vaksin sama sekali rentan untuk terinfeksi bahkan menigkatkan risiko kematian,” kata Firdaus dalam Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan secara virtual, seperti yang ditampilkan Youtube Lapor Covid 19, Minggu (9/1/2022). ).

Pihaknya, kata dia, sebetulnya amat sangat mendukung adanya program vaksinasi yang berkeadilan yang berarti memastikan agar akses terhadap vaksin itu betul-betul menempatkan kelompok paling risiko mendapatkan perlindungan terlebih dulu atau memberikan prioritas kepada mereka yang paling berisiko.

Menurutnya apabila ke depan program vaksinasi tidak memiliki skema khusus untuk memberikan vaksin kepada kelompok rentan dan pemerataan vaksin ke semua maka rencana pemberian vaksin booster bukanlah langkah bijak.

Ia juga menilai tingkat kerentanan warga lansia yang belum mendapat vaksin sama sekali akan jauh lebih tinggi ketimbang lansia yang pernah mendapatkan vaksin dosis pertama atau kedua.

Terlebih, kata dia, rencana pemberian vaksin booster hanya akan diberikan kepada daerah yang memiliki cakupan vaksinasi lebih dari 70%.

“Artinya daerah lain yang masih memiliki kerentanan tinggi akibat cakupan vaksinasi yang masih rendah dan ini akan semakin tinggi dan jelas sekali menunjukkan ketidakadilan akses terhadap vaksin. Ini tentu tidak sejalan dengan prinsip vaksin ekuitas atau vaksin berkeadilan,” katanya.