Ketua Bawaslu Sulsel Tegaskan Pentingnya Penguatan Kelembagaan yang Responsif

Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli , menekankan komitmen lembaga Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan pengawasan Pemilu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Part II yang digelar secara berjenjang, Mardiana menekankan forum penting ini sebagai wadah refleksi, koordinasi, dan konsolidasi antar pihak yang selama ini berperan aktif dalam pengawasan Pemilu, mulai dari penyelenggara ad hoc, unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), hingga media massa.

“Kami ingin memastikan bahwa pengalaman, tantangan, dan aspirasi dari berbagai tingkatan—baik dari penyelenggara ad hoc, masyarakat sipil, maupun unsur penegak hukum—dapat tersampaikan dan menjadi bagian dari rekomendasi kelembagaan Bawaslu. Suara masyarakat di lapangan harus didengar, bukan sekadar angka di laporan,” tegas Mardiana.

Ia menjelaskan, kegiatan penguatan kelembagaan ini merupakan kelanjutan dari agenda sebelumnya yang melibatkan ilmuwan, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok kepemudaan. Pada tahap kedua ini, forum fokus pada isu-isu teknis penyelenggaraan dan strategi sinergi antarlembaga, dengan melibatkan tim Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) serta media.

Selain menjadi ruang diskusi dan refleksi kelembagaan, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana menghimpun aspirasi masyarakat untuk mendukung kemitraan Bawaslu bersama Komisi II DPR RI , dalam rangka persiapan revisi Undang-Undang Pemilu .

Empat fokus strategi yang dibahas dalam forum ini meliputi:
1. Evaluasi struktur penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota , termasuk beban kerja Panwascam, PKD, dan PTPS;
2. Penguatan pengawasan partisipatif , dengan melibatkan masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan kelompok pemilih rentan;
3. Peningkatan sinergi Sentra Gakkumdu , melalui diskusi tematik antara unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu;
4. Refleksi publik dan media terhadap kinerja Bawaslu , sebagai langkah memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas Pemilu.

Setiap Bawaslu kabupaten/kota di Sulawesi Selatan diminta untuk memilih salah satu tema strategi tersebut sebagai fokus pembahasan dalam rapat internal bersama ketua, anggota, dan sekretariat masing-masing.
Kegiatan ini diselenggarakan berlangsung pada 28 Oktober – 4 November 2025 , dengan memanfaatkan sisa anggaran hasil efisiensi kegiatan tahun berjalan. Mardiana menegaskan, penguatan kelembagaan bukan sekedar agenda administratif, melainkan bagian dari langkah nyata untuk memperkuat demokrasi dan menjaga integritas pemilu di Sulawesi Selatan.

“Bawaslu harus terus belajar dari pengalaman lapangan. Pengawasan yang kuat lahir dari refleksi yang jujur dan kemitraan yang terbuka,” tutupnya.

keterbukaan informasi, serta semangat partisipatif masyarakat akan menjadi kunci dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam menjaga tegaknya demokrasi, Bawaslu Sulawesi Selatan berharap kegiatan ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas Pemilu.