Komisi D DPRD Sulsel Minta Anggaran Dinas SDACKTR Ditelaah, Sejumlah Program Masih Dikaji
Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menunda rapat kerja bersama Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel terkait pembahasan Ranperda APBD 2027.
Penundaan dilakukan karena sejumlah komponen pendapatan dan belanja dinas tersebut masih membutuhkan penjelasan serta kajian lebih lanjut dari anggota Komisi D.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Kadir Halid, mengatakan pihaknya belum dapat melanjutkan pembahasan sebelum seluruh rincian anggaran dan potensi pendapatan dipastikan secara jelas.
“Pendapatan juga belum clear, termasuk soal belanja masih banyak yang perlu ditelaah oleh Komisi. Makanya kita tunda pada pertemuan berikutnya,” kata Andi Kadir Halid, usai rapat Jumat (13/11/2026).
Salah satu yang menjadi perhatian Komisi D ialah potensi pendapatan dari kawasan kuliner Lego-Lego di Center Point of Indonesia (CPI), Makassar.
Menurut Andi Kadir, pengelolaan kawasan tersebut sebelumnya berada di bawah koordinasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melalui Perseroda. Namun, setelah kontrak pengelolaan berakhir, kawasan itu direncanakan kembali diserahkan kepada dinas terkait.
Di kawasan tersebut terdapat 36 unit kios yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah. Karena itu, Komisi D meminta perhitungan ulang dilakukan untuk mengetahui potensi penerimaan secara riil.
“Karena sudah putus kontrak dan akan diserahkan kepada PSDA, jadi harus dihitung kembali dan dikoordinasikan dengan pendapatan. Ada 36 unit kios di sana dan itu harus dihitung secara riil,” jelasnya.
Selain persoalan pendapatan Lego-Lego, Komisi D juga menyoroti rencana pemberian bantuan pembangunan lapangan mini soccer di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Unhas).
Andi Kadir mengatakan, rencana tersebut masih perlu dikaji karena lokasi pembangunan bukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Terlebih, Unhas telah berstatus sebagai perguruan tinggi berbadan hukum. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan bagi Komisi D untuk menelaah dasar pemberian bantuan tersebut.
“Ini juga banyak teman-teman soroti karena itu bukan aset kita. Kita tahu Unhas juga sudah PTN-BH. Jadi, masih dalam kajian dan perlu betul-betul kita telaah,” ujarnya.
Perhatian lainnya tertuju pada rencana pembangunan masjid terapung di Kota Palopo dengan anggaran mencapai Rp40 miliar.
Andi Kadir menegaskan, rencana pembangunan fasilitas baru tersebut perlu dikaji dari sisi kewenangan dan mekanisme penganggarannya, termasuk bagaimana pengelolaan aset setelah pembangunan selesai.
Menurutnya, apabila pemerintah provinsi hendak memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, skema bantuan keuangan perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam pelaksanaan program.
“Kalau pembangunan baru masjid terapung di Palopo, mesti jelas bagaimana penyerahannya ke pemerintah kota. Kalau memang mau ada bantuan keuangan, bentuknya bantuan keuangan, jangan masih diprogram seperti itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, masih terdapat sejumlah komponen dalam rancangan anggaran SDACKTR Sulsel yang membutuhkan pendalaman sebelum pembahasan dilanjutkan.
Komisi D pun akan kembali membahas berbagai catatan tersebut dalam pertemuan berikutnya agar alokasi anggaran dan potensi pendapatan daerah memiliki dasar perhitungan serta mekanisme yang jelas.