Komisi D DPRD Sulsel Soroti Dishub Soal Kondisi Terminal hingga Bandara yang Tak Lagi Beroperasi
Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, kembali menggelar rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya.
Kali ini, Komisi E DPRD Sulsel rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi di Gedung Tower DPRD Sulsel, Rabu (22/1/2025).
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi D DPRD Sulsel menyoroti berbagai persoalan yang harus ditangani Dishub. Salah satunya masalah terminal.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan bahwa, hasil rapat dengan Dishub ditemukan bahwa kondisi empat terminal milik Pemprov Sulsel kondisinya kurang bagus.
Keempat terminal ini berada empat daerah. Yakni di Kabupaten Gowa, Bantaeng, Pinrang dan Kabupaten Sidrap.
“Kurang bagus karena jarang angkutan masuk, tapi itu dilema semua, sehingga kas pendapatannya menurun,” kata Kadir Halid, kepada awak media, diruang kerjanya.
Legislator Golkar Sulsel ini menuturkan bahwa, Dishub Sulsel juga sudah menerima pengalihan kewenangan berupa empat pelabuhan penumpang dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Diantaranya, pelabuhan yang ada di Kabupaten Pangkep, Barru, Bone dan Pinrang.
Namun kata dia, yang menjadi persoalan adalah Kemenhub hanya menyerahkan pelabuhannya, tidak dengan pegawainya yang merupkan ASN Kemenhub.
“Jadi, kelemahannya ada kekurangan ASN. Pegawai (yang ada di sana) kebanyakan pegawai kementerian, yang ditarik ke kementerian dan itu kendela,” tuturnya.
Kemudian lanjutnya, yang menjadi kendala kedua adalah sewa pelabuhan itu tetap dipungut oleh kementerian, padahal sudah diserahkan.
“Nanti komisi akan konsultasikan, supaya kalau sudah diserahkan, harusnya full dan itu kendala,” terang Kadir.
Politsi Partai Golkar ini juga menyoroti, tiga bandara yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel saat ini yang tidak lagi beroperasi.
“Bandara kita ada 3, Selayar, Bone dan Luwu. Bandara sekarang ini tidak lagi beroperasi, termasuk di Selayar stop, karena subsidi tidak ada lagi. Ini kita arahkan ke gubernur supaya tetap dilakukan subsidi, supaya lancar angkutan,” bebernya.
Menurut Kadir, Bandara Lagaligo di Bua, Luwu yang paling potensi untuk diperjuangkan subsidinya. Sebab bandara ini bisa menjadi alternatif tercepat bagi wisatawan yang ingin pergi ke Toraja.
Ia juga mengusulkan agar Bandara Lagaligo bisa naik kelas menjadi bandara bertaraf nasional. Sehingga perlu penambahan landasan pacu pesawat menjadi 2.500 meter.
“Ada usulan di Komisi D bagaimana bandara (Lagaligo) bisa menjadi bandara nasional. Sehingga perlu adanya penambahan run way menjadi 2.500 meter, sekarang kan baru 1.800 meter,” jelasnya.