Komisi E DPRD Sulsel Temukan Fakta Pendidikan di Barru, Dari Nilai Rendah hingga Minim Pengawas

Pedomanrakyat.com, Barru – Kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ke Kabupaten Barru menjadi potret nyata kondisi pendidikan yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, sejumlah persoalan krusial terungkap, mulai dari capaian akademik yang rendah hingga keterbatasan infrastruktur sekolah.

Kunjungan tersebut dihadiri langsung Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, serta para kepala SMA/SMK negeri se-Kabupaten Barru.

Salah satu isu utama yang mencuat adalah rendahnya capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA) Sulawesi Selatan tahun 2025. Secara nasional, posisi Sulsel masih tertinggal, dengan peringkat ke-18 untuk Matematika, ke-22 Bahasa Indonesia, dan ke-27 Bahasa Inggris dari 34 provinsi.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Yeni Rahman, menilai kondisi ini bukan sekadar persoalan di tingkat menengah, melainkan masalah yang bersifat mendasar.

“Ini persoalan struktural. Perbaikannya harus dimulai sejak jenjang pendidikan dasar, bukan hanya di SMA,” ujar Yani, saat kunjungan kerja di Barru, Selasa (7/4/2026).

Selain capaian akademik, lemahnya pengawasan sekolah juga menjadi sorotan. Saat ini, satu pengawas di Kabupaten Barru harus menangani hingga 17 sekolah, sehingga pengawasan dinilai tidak optimal.

“Sulit berharap kualitas pendidikan meningkat jika pengawas tidak bisa rutin turun ke sekolah,” tegas Yeni.

Anggota Komisi E lainnya, Asman, menambahkan bahwa posisi pengawas seharusnya diisi oleh tenaga profesional yang aktif membina, bukan sekadar jabatan menjelang masa pensiun.

Di sisi lain, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama. Sejumlah sekolah belum memiliki pagar yang memadai, bahkan terdapat sedikitnya lima sekolah yang sangat membutuhkan pembangunan pagar.

Sarana olahraga juga dinilai minim, padahal berperan penting dalam menunjang aktivitas siswa.

Para kepala sekolah mengungkapkan bahwa sejak kewenangan SMA/SMK beralih ke provinsi, pembangunan infrastruktur cenderung terhambat.

“Kami tidak bisa berbuat banyak karena anggaran infrastruktur sepenuhnya dari provinsi,” ungkap salah satu kepala sekolah.

Permasalahan lain yang muncul adalah bantuan alat praktik yang tidak tepat sasaran. Ditemukan alat yang tidak bisa digunakan karena keterbatasan fasilitas pendukung, seperti listrik, hingga bantuan yang tidak sesuai kebutuhan sekolah.

Meski demikian, sejumlah capaian positif juga tercatat. Penyerapan Dana BOS di Barru mencapai 100 persen, meskipun sempat terkendala keterlambatan pelaporan akibat faktor teknis. Komisi E pun mendorong agar pelaporan dilakukan lebih rutin agar tidak menimbulkan kesan serapan rendah.

Selain itu, prestasi juga ditunjukkan melalui program pengelolaan lingkungan. SMK 4 Barru berhasil meraih penghargaan Adiwiyata berkat pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R.

Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pendidikan, meskipun kewenangan SMA/SMK berada di tingkat provinsi.

“Pendidikan adalah masa depan generasi kita. Kami tetap memberi perhatian penuh,” ujarnya.

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, menegaskan seluruh temuan dalam kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan LKPJ Gubernur dan ditindaklanjuti melalui rekomendasi kebijakan.

Kunjungan ini menjadi pengingat bahwa di balik angka dan laporan, masih ada pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan bersama demi menghadirkan pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang.