KPU Sulsel Serahkan Sertifikasi Akreditasi Pemantau dan Lembaga Survei

Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi selatan telah menyerahkan sertifikat akreditasi bagi pemantau, lembaga survei atau Jajak Pendapat.

Hal tersebut berdasarkan ketentuan keputusan KPU Nomor 328 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran pemantau dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungaj cepat hasil pemilihan Gubernurdan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Buoati serta Wali Kota dan wakil Wali Kota.

Dimana, proses pendaftaran lembaga pemantau dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi syarat dan ketentuan.

Seperti berbadan hukum; bersifat independen; mempunyai sumber dana yang jelas; terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemantauannya.

Penyerahan sertifikat akreditasi diserahkan Kasubag sosialisasi pendidikan pemilih dan psrtisipasi masyarakat, Sahyra Ahniza, di Hotel Claro Makassar, Rabu (6/11/2024) pukul.14.30 wita.

Dihaduei pemantau dari Yasmib Sulsel dan Forum Komunikasi Dekan Fisip Sulsel dan Script Survey Indonesi (SSI), PT.Citra Publik, PT.Parameter Publik Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Celebes Research Indonesia, Celebes Research Indonesiadan jaringan Suara Indonesia.

Komisioner KPU Sulsel Hasruddin Husain berharap, dengan adanya pemantau yang melakukan pengamatan pada penyelenggaran Pemilihan bisa menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

“Sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan,” kata Hasruddin Husain.

Begitu juga kata dua, dengan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda. Namun keduanya memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan gubernur, wakil Gubernur, Bupati dan wakil Buoati, serta Wali Kota, wakil Wali Kota 2024,” tutupnyam