Legislator Demokrat Muhtadin Minta Anggaran Pemeliharaan DBMBK Sulsel Disesuaikan Kebutuhan Riil

Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Demokrat, Muhtadin, mengusulkan agar anggaran pemeliharaan alat berat dan peralatan laboratorium Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel dikurangi sekitar 50 persen.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan anggaran bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (18/11/2026).
Muhtadin menilai alokasi anggaran sekitar Rp2,2 miliar untuk pemeliharaan alat berat dan laboratorium perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Menurutnya, anggaran pemeliharaan tidak seluruhnya akan langsung digunakan ketika tahun anggaran 2027 mulai berjalan. Karena itu, ia mengusulkan agar sebagian alokasi dapat dialihkan untuk kebutuhan program lainnya.
“Kalau bisa ini dianggarkan, tapi dikurangi. Dari dua koma dua sekian miliar, kita kurangi setengah,” ujar Muhtadin dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, pemeliharaan peralatan memang tetap diperlukan, tetapi penggunaannya bergantung pada kondisi alat dan tingkat kerusakan yang terjadi.
Muhtadin juga mengingatkan agar anggaran tidak terlalu besar mengendap apabila belum ada kebutuhan perbaikan yang mendesak.
“Daripada anggaran ini mengendap nanti di sana, kalau tidak ada kerusakan-kerusakan, lebih baik langsung dianggarkan di tempat lain,” katanya.
Usulan tersebut mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Andi Ihsan, S.T., M.M.
Andi Ihsan meminta agar pengurangan anggaran tidak sampai 50 persen. Ia mengusulkan pengurangan cukup sekitar Rp200 juta agar kebutuhan pemeliharaan alat berat tetap dapat terpenuhi.
Menurutnya, anggaran pemeliharaan tidak hanya digunakan untuk perbaikan kerusakan besar, tetapi juga mencakup kebutuhan rutin seperti penggantian oli, aki, dan komponen lainnya.
Ia mengingatkan, apabila anggaran pemeliharaan terlalu minim, alat berat berpotensi tidak dapat dioperasikan ketika dibutuhkan untuk menangani pekerjaan di lapangan.
Pihaknya juga khawatir kondisi tersebut akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat, terutama ketika ada kebutuhan penanganan jalan yang membutuhkan dukungan alat berat.
Karena itu, Andi Ihsan berharap anggaran pemeliharaan tetap tersedia dalam jumlah memadai agar peralatan milik pemerintah dapat berfungsi dan siap digunakan sewaktu-waktu.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan efisiensi belanja daerah dengan kebutuhan menjaga kesiapan aset dan peralatan operasional pemerintah.