Legislator PKS Yeni Rahman Soroti Praktik Iuran di Paguyuban Sekolah, Khawatir Bebani Orang Tua

Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Yeni Rahman, menegaskan paguyuban sekolah seharusnya tidak dijadikan wadah untuk membahas pengumpulan iuran pengadaan sarana dan prasarana kelas.

Hal itu disampaikan Yeni usai menggelar Reses dan Temu Konstituen Masa Persidangan III Tahun 2025/2026 di Jalan Tanjung Lere (Lorong Wisata Houston), Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selasa (28/7/2026).

Dalam dialog tersebut, warga mengeluhkan praktik paguyuban orang tua yang kerap membahas pengadaan fasilitas kelas melalui iuran. Menurut mereka, kondisi itu menjadi beban bagi sebagian orang tua karena kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda.

Merespon hal itu, Yeni menilai fungsi paguyuban telah bergeser dari tujuan awalnya. Menurutnya, paguyuban seharusnya menjadi ruang komunikasi antara orang tua dan guru untuk mendukung proses belajar mengajar, bukan menjadi forum pengumpulan dana.

“Kalau menurut saya, paguyuban itu hentikan untuk berbicara soal sarana dan prasarana di dalam kelas. Fungsi paguyuban sebenarnya bagaimana terjadi komunikasi antara guru dan orang tua terkait proses belajar mengajar dan peningkatan kualitas belajar anak. Itu saja, tidak usah berbicara soal uang,” tegas Yeni.

Ia mengingatkan, meski pengadaan fasilitas bertujuan meningkatkan kenyamanan siswa, mekanisme iuran dapat menimbulkan tekanan bagi orang tua yang kurang mampu.

“Begitu wacana urunan dibuka, ada orang tua yang sebenarnya tidak punya, tetapi merasa tidak enak kalau tidak ikut berpartisipasi. Ini yang jangan sampai menjadi kebiasaan,” ujarnya.

Sebagai solusi, legislator Komisi E DPRD Sulsel itu mengusulkan agar sekolah melibatkan alumni maupun donatur yang bersedia membantu secara sukarela apabila masih membutuhkan tambahan fasilitas, seperti pendingin ruangan atau perlengkapan belajar lainnya.

Menurutnya, pengadaan fasilitas melalui iuran juga berpotensi menimbulkan beban lanjutan berupa biaya operasional dan perawatan yang harus ditanggung secara rutin.

Selain persoalan paguyuban sekolah, Yeni juga menerima sejumlah aspirasi masyarakat lainnya, di antaranya pengembangan program daur ulang sampah bernilai ekonomi, peningkatan pelayanan rumah sakit khususnya bagi peserta BPJS, serta sistem penilaian jalur prestasi bagi siswa di bidang seni, olahraga, dan akademik.

Yeni memastikan seluruh aspirasi yang diterimanya akan dibawa ke DPRD Sulawesi Selatan untuk diperjuangkan sesuai kewenangan pemerintah provinsi, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik.