Listrik di Makassar Sering Padam, Wali Kota Appi Panggil PLN Bahas Solusi Pemulihan

Pedomanrakyat.com, Makassar – Merespons keresahan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir yang terjadi belakangan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengambil langkah teknis dengan memanggil jajaran manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), Senin (16/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, dihadiri jajaran PLN yang dipimpin langsung General Manager PLN UID Sulselrabar, Didik Wicaksono.
Agenda utamanya membahas penyebab gangguan pasokan listrik sekaligus mendorong langkah konkret untuk mengatasi pemadaman bergilir yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, pertemuan tersebut merupakan bentuk respons pemerintah kota terhadap berbagai aspirasi dan keluhan warga yang merasakan langsung dampak pemadaman listrik.
Ia berharap, komunikasi langsung dengan pihak PLN tidak sekadar menghasilkan penjelasan teknis mengenai penyebab gangguan, tetapi juga melahirkan solusi nyata agar pasokan listrik di Kota Makassar segera kembali normal.
“Pertemuan ini semoga menghasilkan solusi konkret. Apalagi, banyak sekali aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir di Makassar. Tadi sudah dijelaskan penyebabnya, sembari kita bersama-sama mencari solusi,” ujar Appi.
Menurutnya, gangguan pasokan listrik bukan hanya persoalan teknis kelistrikan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, pelayanan dasar, hingga keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Karena itu, Pemerintah Kota Makassar meminta PLN agar mempercepat langkah pemulihan, termasuk mengoptimalkan dukungan pembangkit listrik alternatif untuk mengurangi dampak gangguan pasokan.
Salah satu langkah yang dibahas adalah mendatangkan tambahan generator set (genset) sebagai solusi sementara, sembari menunggu penanganan teknis yang membutuhkan waktu.
Appi juga berharap PLN dapat mempertimbangkan penempatan genset di sejumlah wilayah Kota Makassar agar dukungan pasokan listrik bisa lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita memahami ada persoalan teknis yang tidak bisa langsung diselesaikan saat ini juga. Tetapi kita menunggu upaya-upaya yang dilakukan pihak PLN, salah satunya dengan mendatangkan genset yang ada,” jelasnya.
“Kami juga berharap kepada PLN agar genset yang tersedia bisa ditempatkan di wilayah Kota Makassar,” lanjutnya.
Selain mendorong percepatan pemulihan, Appi menekankan pentingnya penguatan pola koordinasi antara pemerintah kota dan PLN untuk memastikan ketersediaan serta distribusi listrik berjalan lebih baik.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan aktivitas usahanya.
Menurutnya, pemadaman yang berlangsung berulang dapat menghambat produktivitas, mengganggu pelayanan kepada konsumen, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha kecil.
“Ini kondisi yang tentu tidak mengenakkan bagi semua pihak. Tetapi kita Pemerintah Kota juga harus memastikan pola koordinasi dengan PLN berjalan baik, sehingga penyediaan listrik bisa mencukupi dan terdistribusi dengan baik, terutama bagi kalangan usaha mikro,” tegasnya.
Melalui pertemuan tersebut, Wali Kota mengingatkan PLN dapat memberikan kepastian langkah penanganan, termasuk keterbukaan informasi mengenai jadwal dan wilayah yang terdampak gangguan.
Transparansi informasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengantisipasi aktivitas sehari-hari, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat umum dan pelaku usaha yang membutuhkan pasokan listrik.
“Besar harapan kepastian solusi pemulihan listrik kembali normal. Tentu, komunikasi dan koordinasi dengan PLN terus kita bangun, hingga persoalan pasokan listrik dapat ditangani secara optimal,” tutup Appi.
Pada kesempatan ini, pihak PT PLN (Persero) mengungkap penyebab pemadaman listrik bergilir yang belakangan meresahkan masyarakat di Kota Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Defisit pasokan listrik akibat penurunan kapasitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dipicu fenomena El Nino menjadi salah satu faktor utama gangguan kelistrikan tersebut.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar), Didik Wicaksono, menjelaskan bahwa sejumlah pembangkit besar yang menjadi penopang sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan mengalami penurunan produksi akibat minimnya ketersediaan air.
Dikatakan, pembangkit yang terdampak antara lain PLTA Bonto Batu, Malino, dan Bakaru. Jika dalam kondisi normal total kapasitas pasokan dari pembangkit-pembangkit tersebut mencapai sekitar 800 megawatt (MW), saat ini produksinya turun drastis menjadi sekitar 300 MW.
“Artinya, terjadi kehilangan pasokan sekitar 500 MW yang menyebabkan sistem kelistrikan mengalami defisit daya,” katanya.
“Memang secara kelistrikan kami masih kekurangan daya akibat variasi musim. Pembangkit-pembangkit besar kami, seperti PLTA Bonto Batu, Malino, dan Bakaru, karena El Nino kapasitasnya turun drastis. Dari total sekitar 800 MW, sekarang hanya sekitar 300 MW,” lanjut Didik.
Kondisi tersebut membuat PLN harus melakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir, langkah itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan sistem kelistrikan agar tidak terjadi pemadaman secara menyeluruh.
Didik pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Makassar dan seluruh pelanggan PLN atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan pasokan listrik tersebut.
“Kami mewakili PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan masyarakat Makassar dan juga seluruh pelanggan PLN,” ujarnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, PLN mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah, salah satunya mendatangkan tambahan daya melalui pembangkit sewa dengan total kapasitas mencapai 700 MW untuk memperkuat sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 125 MW telah beroperasi, sementara tambahan 200 MW lainnya masih dalam proses pengadaan dan pengoperasian.
Tambahan pasokan tersebut nantinya ditempatkan di sejumlah wilayah, di antaranya Sungguminasa, Bulukumba, Palopo, serta beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara.
Termasuk di dalam skema tambahan daya tersebut adalah pengadaan sekitar 50 unit genset yang sebelumnya turut dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar.
Didik berharap, masuknya tambahan daya tersebut dapat membantu mengurangi defisit pasokan sekaligus menekan intensitas pemadaman bergilir yang dirasakan masyarakat.
“Totalnya nanti 700 MW untuk mendukung sistem kelistrikan di Sulawesi bagian selatan,” ungkapnya.
Meski demikian, PLN juga masih berharap kondisi cuaca segera membaik dan hujan turun merata di wilayah daerah tangkapan air pembangkit PLTA.
Sebab, menurut Didik, pemulihan kapasitas pembangkit hidroelektrik sangat bergantung pada ketersediaan air.
Jika curah hujan kembali meningkat dan waduk mampu menampung air secara optimal, produksi listrik dari PLTA diharapkan kembali normal.
“Kalau air sudah ada, insyaallah ini akan segera berlalu. Karena pembangkit terbesar kami adalah PLTA, sehingga memang masih sangat bergantung pada ketersediaan air,” tuturnya.
Di tengah keresahan akibat pemadaman bergilir, PLN juga menanggapi keluhan sejumlah pelanggan yang mengaku mengalami kenaikan tagihan listrik meskipun pasokan listrik tidak berjalan normal.
Didik menegaskan, PLN tidak melakukan kenaikan tarif listrik. Ia meminta pelanggan yang merasa tagihannya tidak sesuai untuk terlebih dahulu memeriksa catatan pemakaian pada meteran masing-masing.
Menurutnya, kondisi cuaca panas juga dapat memengaruhi konsumsi listrik rumah tangga, terutama penggunaan pendingin ruangan atau air conditioner (AC) yang membutuhkan energi lebih besar ketika suhu lingkungan meningkat.
“Secara tarif PLN tidak menaikkan, tidak ada kenaikan tarif. Kalau ada tagihan yang dirasakan tidak sesuai, silakan dicek pemakaian di masing-masing meteran. Kalau memang tidak sesuai, silakan melapor kepada kami,” jelasnya.
Terkait dampak pemadaman terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha yang sangat bergantung pada pasokan listrik seperti usaha laundry dan sektor UMKM lainnya, PLN menyatakan mekanisme kompensasi tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Hal serupa juga berlaku bagi pelanggan yang mengeluhkan kerusakan peralatan elektronik akibat gangguan kelistrikan.
Didik mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan PLN pusat serta kementerian terkait untuk memastikan mekanisme pemberian kompensasi, termasuk ketentuan dan perhitungan yang menjadi dasar apakah pelanggan berhak mendapatkannya.
“Kompensasi PLN mengikuti peraturan yang ada. Kami akan konsultasi ke PLN pusat dan kementerian terkait, apakah berdasarkan perhitungan yang ada pelanggan mendapatkan kompensasi atau tidak,” tutup Didik.