Marak Kecelakaan Kereta Api, Komisi V DPR RI Minta Kemenhub Evaluasi SDM

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Maraknya kecelakaan kereta api belakangan ini dinilai tak lepas dari manajemen serta sumber daya manusia (SDM) yang menuntut untuk terus diperbarui.

Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI Muhammad Fauzi usai rapat gabungan Menteri Perhubungan, PUPR, BMKG, Basarnas dan Kepolisian di Komisi V DPR RI, Kamis (18/1/2024).

“Kalau kita lihat pranata kereta api dari segi infrastruktur sudah memadai. Tetapi kemungkinan sumber daya manusia-nya yang mesti dilakukan upgrading agar mengurangi human error dalam pengoperasian perkeretaapian Indonesia,” kata Muhammad Fauzi.

Anggota DPR RI Dapil Sulsel III itu berharap, banyaknya kasus yang terjadi belakangan menjadi bahan evaluasi yang cukup untuk melakukan perbaikan di tubuh pengelolah kereta api.

“Mungkin juga perlu penyegaran, bagi tenaga kerja yang sudah sepuh untuk tidak lagi ditempatkan di posisi-posisi strategis dan rawan untuk terjadi kesalahan dan pelanggaran SOP,” tambahnya.

Menurut Fauzi, cukup ironis karena kecelakaan kereta api terjadi di daerah dengan pembiayaan sangat besar untuk sektor kereta api. Jika membandingkan dengan daerah lain sangat jauh dibandingkan alokasi untuk kereta di daerah Jawa.

“Ini juga mungkin sinyal untuk kita lakukan pemerataan layanan kereta api di daerah lain seperti Sulawesi misalnya,” jelasnya.

Suami Bupati Lutra Indah Putri Indriani ini juga menyampaikan duka mendalam terhadap korban baik meninggal maupun luka pada sejumlah kecelakaan kereta yang terjadi belakangan.

Kecelakaan tabrakan kereta api (KA) Turangga dengan KA Lokal Bandung Raya pada Jumat (5/1/2024). Disusul anjloknya KA Pandalungan pada Ahad (14/1/2024).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, investigasi masih terus berlangsung dan belum ada hasil akhir. Namun berdasarkan investigasi awal penyebab kecelakaan tersebut karena faktor kesalahan manusia (human error).

“Jadi dari apa yang kita amati sementara ini memang KNKT belum memberikan suatu results (hasil), ada satu kemungkinan bahwa ada kesalahan teknis ya, pelanggaran SOP (standard operating procedure/standar operasional prosedur), berarti faktor manusia dan hal-hal lain yang sedang kita identifikasi,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI.