Muhtadin Ingatkan SDACKTR Sulsel, Jangan Perbaiki Ekskavator Jika Biayanya Lebih Besar dari PAD
Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Muhtadin, menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penyewaan alat berat berupa ekskavator milik Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel pada 2027.
Sorotan tersebut disampaikan Muhtadin dalam rapat kerja Komisi D DPRD Sulsel bersama Dinas SDACKTR Sulsel yang membahas Ranperda APBD 2027, Jumat (13/11/2026).
Dalam rapat itu, Muhtadin mengapresiasi adanya potensi sumber PAD baru yang diupayakan oleh dinas. Namun, ia mempertanyakan target pendapatan dari penyewaan ekskavator yang hanya dipatok sebesar Rp18 juta pada 2027.
Menurutnya, target tersebut perlu dibarengi perhitungan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh unit ekskavator yang saat ini dilaporkan dalam kondisi rusak.
Muhtadin mengungkapkan, pada 2026 target PAD dari sektor tersebut mencapai Rp80 juta dan telah melampaui target. Namun, untuk 2027, target justru turun menjadi Rp18 juta karena seluruh unit ekskavator mengalami kerusakan.
“Pertanyaan kami, sebenarnya harus dihitung dulu berapa biaya atau anggaran yang dibutuhkan supaya alat ini semua bisa normal pada 2027 untuk diperbaiki dan disewakan,” kata Muhtadin.
Ia menilai, Dinas SDACKTR Sulsel perlu menyusun estimasi biaya perbaikan secara rinci sebelum mengusulkan anggaran kepada pimpinan dan pihak terkait.
Dengan begitu, pemerintah dapat mempertimbangkan apakah perbaikan seluruh unit ekskavator layak dilakukan berdasarkan potensi pendapatan yang bisa dihasilkan.
“Jangan target dulu, sementara kita belum tahu dari mana anggaran perbaikannya. Yang perlu kita bicarakan lebih dulu adalah berapa anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki alat ini,” tegasnya.
Muhtadin juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengalokasikan anggaran perbaikan tanpa mempertimbangkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan potensi PAD yang akan diterima.
Menurutnya, jika biaya perbaikan justru lebih besar dibandingkan target pendapatan dari penyewaan ekskavator, rencana perbaikan perlu dikaji kembali.
“Siapa tahu anggaran perbaikan ekskavator ini melebihi PAD yang kita targetkan. Kalau begitu, tidak perlu kita perbaiki,” ujarnya.
Ia berharap perencanaan PAD dan kebutuhan belanja perbaikan aset daerah dapat dihitung secara matang agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi keuangan daerah.