Muhtadin Turun Awasi APBD Sulsel di Pinrang, Pastikan Program Pemprov Tepat Sasaran
Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Demokrat, Muhtadin, menegaskan pentingnya pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah pemilihan.
Hal itu disampaikannya usai melaksanakan pengawasan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Pinrang, yang merupakan bagian dari Dapil IX, meliputi Kabupaten Pinrang, Sidrap, dan Enrekang.
Menurut Muhtadin, pengawasan lapangan menjadi cara untuk memastikan setiap program yang dibiayai APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pengawasan ini penting agar kita bisa melihat langsung apakah program berjalan sesuai harapan dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Muhtadin saat ditemui di ruang Komisi D DPRD Sulsel, Rabu (29/4/2026).
Muhtadin menjelaskan, fokus pengawasan tidak hanya pada program yang dijalankan pemerintah provinsi, tetapi juga yang dialokasikan ke kabupaten/kota. Di Dapil IX, aspirasi masyarakat paling banyak datang dari sektor pertanian.
Menurutnya, Pinrang dan Sidrap dikenal sebagai lumbung pangan, sehingga kebutuhan petani menjadi perhatian utama, terutama terkait perbaikan jalan tani yang menunjang aktivitas produksi.
“Mayoritas usulan warga itu soal jalan tani. Ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas hasil panen,” jelas Ketua DPC Demokrat Pinrang itu.
Di Kabupaten Pinrang sendiri, hampir seluruh dari 12 kecamatan telah tersentuh program pertanian. Dengan luas lahan sawah mencapai sekitar 60 ribu hektare, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sulsel telah menyalurkan berbagai bantuan seperti traktor dan hand sprayer kepada kelompok tani. Muhtadin memastikan bantuan tersebut terus dipantau agar dimanfaatkan secara optimal.
Salah satu wilayah yang mendapat perhatian adalah Kecamatan Lembang, di mana realisasi program disebut telah mencapai sekitar 75 persen dan menunjukkan perkembangan yang positif.
Selain itu, penguatan infrastruktur juga menjadi perhatian melalui program pembangunan jalan provinsi dengan skema multiyears yang berlangsung selama tiga tahun.
Mantan ketua DPRD Pinrang itu berharap, sinergi antara program bantuan pertanian dan pembangunan infrastruktur dapat mendorong produktivitas petani sekaligus memperkuat peran Pinrang dan Sidrap sebagai penyangga pangan nasional.
“Harapannya, apa yang kita dorong ini benar-benar membantu petani, bukan hanya di atas kertas, tapi terasa langsung di lapangan,” tutupnya.