NasDem Minta Pemerintah Perhatikan Serius soal Lemahnya Daya Beli Masyarakat

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Fraksi Partai NasDem DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada kemampuan konsumsi masyarakat dan ekspor dalam mengeluarkan kebijakan ke depan.

Pasalnya, kedua sektor itu merupakan motor penting bagi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai angka tinggi di tahun-tahun mendatang.

“Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,91% dan ekspor barang dan jasa hanya tumbuh 0,50% (di triwulan I 2024). Pencapaian tersebut masih jauh dari benchmark RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menegah) 2025-2029, yaitu mengamankan konsumsi rumah tangga di rentang 5,4%-5,6% dan ekspor barang dan jasa bertumbuh 7,2%-8,3%,” ujar juru bicara Fraksi Partai NasDem DPR RI, Charles Meikyansyah, dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5).

Pengambil kebijakan, lanjut Charles, harus meletakan fokus utama pada aspek konsumsi masyarakat. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir daya beli masyarakat telah mengalami pelemahan sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi perlahan menyusut.

Salah satu sebab utama dari pelemahan daya beli masyarakat ialah kenaikan harga-harga bahan pokok. Pada awal 2024, misalnya, kelangkaan beras akibat tipisnya pasokan dan terganggunya produksi akibat El Nino menyebabkan harga komoditas tersebut melonjak.

Hal itu secara langsung menggerus pendapatan masyarakat dan menahan pertumbuhan konsumsi masyarakat di triwulan I 2024. Sementara di saat yang sama, pendapatan masyarakat tak mengalami kenaikan yang berarti jika dihadapkan pada kondisi kenaikan harga-harga bahan pokok tersebut.

“NasDem berpandangan pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap lemahnya daya beli, terutama kelas menengah melalui respons kebijakan yang cepat dan tepat, terutama terkait dengan inflasi pangan, pengupahan, dan pajak konsumsi,” kata Charles.

Karenanya, pemerintah dan Bank Indonesia turut diminta untuk bisa menekan tingkat inflasi ke level yang terkendali. Sasaran inflasi yang disusun di rentang 1,5% hingga 3,5% di tahun depan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dinilai beralasan. Hanya, pemerintah dan bank sentral didorong untuk mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi maksimal 3%.

“Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas harga, akibat kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada kenaikan harga-harga komoditas yang terus menggerus pendapatan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan dan signifikan di 2025. Kenaikan harga komoditas bahan pokok itu tidak berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan masyarakat jika dikaitkan dengan inflasi,” pungkas Charles.