Pembangunan Daerah Timpang, Menkeu Sri Mulyani Bongkar Buruknya Belanja APBD

Pedoman Rakyat, Jakarta – Pembangunan daerah timpang, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan hal itu disebabkan masih banyaknya belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang buruk.

Menurut Sri Mulyani. pembangunan daerah timpang seharusnya bisa diantisipasi. karena, pemerintah telah membuat formulasi untuk mengurangi ketimpangan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah lewat Transfer ke Daerah (TKD) sejak 2004.

Sri Mulyani mencontohkan angka partisipasi murni (APM) pendidikan untuk tingkat SD-SMP-SMA di sejumlah daerah yang masih minim. Adapun pemerintah pusat kini sudah mendelegasikan urusan pendidikan ke masing-masing pemerintah daerah.

“Kita lihat angka partisipasi dalam pendidikan yang masih kelihatan. Di wilayah Papua ada daerah yang capaian APM dari SMP dan SMA-nya hanya 13,3 persen. Angka nasional kita di 70,68 persen,” bebernya saat rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021).

Selain pendidikan, Sri Mulyani menambahkan, belanja APBD yang minim pun berdampak terhadap akses air minum layak yang masih jauh dari harapan. Meski di beberapa wilayah di Pulau Jawa seperti Magelang, Tegal dan Klaten saat ini sudah 100 persen.

“Namun kita lihat, di beberapa daerah seperti Kabupaten Lanny Jaya hanya 1 persen penduduknya memiliki akses air minum layak. Kabupaten Mamasa 22,9 persen, Tulang Bawang Barat 27,4 persen,” ungkapnya.