Pemerintah Perkuat Upaya Pemulihan Ekosistem-Kesejahteraan Masyarakat Lewat Inovasi Pembiayaan
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya dalam menjaga keanekaragaman hayati (biodiversity), sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan saat rapat Satgas yang digelar pada Rabu (29/4/2026) di Jakarta.
Rapat dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, selaku Ketua Satgas didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, sebagai Wakil Ketua Satgas.
Turut hadir secara daring Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Perdagangan dan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, yang juga merupakan Wakil Ketua Satgas.
Selain rapat dengan anggota Satgas, ada juga sesi pertemuan dengan perwakilan LSM/NGO dan mitra pembangunan kehutanan untuk menghimpun masukan terhadap peran satgas dan mekanisme inovasi pembiayaan Taman Nasional ini.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026, yang bertujuan memperkuat tata kelola kawasan konservasi secara menyeluruh.
Melalui skema pembiayaan yang inovatif, pemerintah mendorong pengelolaan taman nasional yang lebih berkelanjutan, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat sekitar.
Dalam arahannya, Hashim menekankan bahwa mandat Presiden Prabowo Subianto adalah mengoptimalkan mobilisasi sumber daya untuk menjaga ekosistem alam yang menunjang kehidupan lintas generasi. Ia menekankan secara tegas bahwa inovasi ini bukan merupakan bentuk eksploitasi ekonomi.
“Kami tekankan bahwa kegiatan inovasi pembiayaan konservasi ini sama sekali bukan untuk komersialisasi. Jadi ecology before tourism. Tourism untuk mendukung ecology. Jadi kita harus kaji dan berpikir masak-masak tentang ini,” ujar Hashim.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menjelaskan bahwa sebagai langkah awal, Pemerintah akan membangun pilot project di 13 Taman Nasional.
Selain itu, dua wilayah penting untuk konservasi spesies ikonik, yaitu Lanskap Peusangan dan Lanskap Bukit 30, juga akan menjadi lokasi percontohan.
Satgas ini akan menjalankan strategi dua jalur yaitu membangun prakondisi melalui reformasi regulasi, penguatan institusi, dan desain kebijakan.
Selain itu, Satgas juga berupaya untuk memobilisasi sumber daya dengan melibatkan mitra strategis, pengembangan pengelolaan berbasis masyarakat, serta penyusunan instrumen keuangan bersama.
“Kita terus explore. Termasuk mekanisme carbon trading kita coba lakukan. Blended finance yang melibatkan lembaga filantropi, investasi sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya,” kata Menhut Raja Antoni.
Upaya inovatif ini mendapat dukungan dari organisasi non-pemerintah. CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menyatakan keyakinannya bahwa inisiatif ini akan membuka akses terhadap pendanaan filantropi dan publik multilateral dalam skala besar.
Hal ini diharapkan mampu mendukung rencana pemerintah dalam mencari sumber daya alternatif untuk pembiayaan habitat spesies ikonik di Indonesia.
Selain aspek pembiayaan, pemerintah tetap fokus pada penguatan kapasitas tenaga lapangan seperti Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, dan penyuluh kehutanan.
Penggunaan sistem pemantauan berbasis teknologi juga akan ditingkatkan untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan, Taman Nasional diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai penyangga kehidupan yang berkelanjutan dan berkelas dunia.