Pengawasan APBD DPRD Sulsel, Kadir Halid Siap Perjuangkan Jalan dan Drainase Minasa Upa
Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kadir Halid, turun langsung menemui warga Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam agenda pengawasan APBD Sulsel, Sabtu (27/6/2026).
Kegiatan itu berlangsung hangat dan penuh dialog. Selain dihadiri Lurah Minasa Upa, para ketua RT/RW dan tokoh masyarakat, mayoritas peserta merupakan ibu rumah tangga yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan lingkungan yang mereka hadapi setiap hari.
Satu per satu warga menyampaikan aspirasi, mulai dari kondisi jalan lingkungan yang rusak hingga persoalan drainase yang kerap memicu banjir saat musim hujan.
Ketua RT setempat, Didit, mengungkapkan jalan Minasa Upa Blok N8–N9 telah diukur beberapa bulan lalu, namun hingga kini belum ada tindak lanjut pembangunan.
“Selain jalan, kami juga berharap drainase bisa ditembuskan ke jalan raya sebelum musim hujan. Kondisi jalan di depan sudah lebih tinggi sehingga air sulit mengalir,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Mila. Ia berharap jalan di kawasan Blok K1 segera diperbaiki karena telah lama diusulkan namun belum pernah terealisasi.
“Sejak tahun 2017 saya sudah mengusulkan perbaikan jalan ini. Sampai sekarang belum juga diperbaiki, padahal ini jalan poros yang setiap hari dilalui warga,” katanya.
Sementara itu, Rusli menyoroti persoalan drainase di Jalan Syekh Yusuf yang berada di wilayah perbatasan Makassar dan Gowa.
Menurutnya, kapasitas drainase yang kecil membuat kawasan RW 1 dan RW 2 kerap menerima kiriman banjir dari Kabupaten Gowa. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya bangunan pedagang yang berdiri di atas saluran drainase.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kadir Halid mengatakan seluruh aspirasi warga akan menjadi bahan tindak lanjut bersama pemerintah daerah.
Legislator Golkar Sulsel itu mengakui persoalan Jalan Syekh Yusuf cukup kompleks karena berada di wilayah perbatasan sehingga kewenangan penanganannya masih menjadi persoalan.
“Informasi dari masyarakat ini sangat penting. Saya akan mempertanyakan status jalan ini pada hari Senin. Kalau memang belum menjadi kewenangan provinsi, saya akan mengusulkan agar Dinas Bina Marga Provinsi berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Makassar sehingga status Jalan Syekh Yusuf bisa ditingkatkan menjadi jalan provinsi,” kata Kadir.
Menurut Kadi, peningkatan status jalan diperlukan agar tidak terjadi saling menunggu antarwilayah dalam melakukan penanganan.
“Jangan sampai karena berada di perbatasan akhirnya tidak ada yang menangani. Yang dirugikan tentu masyarakat,” ujarnya.
Untuk persoalan Jalan Minasa Upa Blok N8–N9, Kadir akan berkoordinasi dengan Wali Kota Makassar dan anggota DPRD Kota Makassar agar perbaikannya dapat segera diperjuangkan.
“Ini merupakan jalan alternatif sekaligus jalan poros yang setiap hari digunakan warga. Saya akan bicarakan langsung dengan Pak Wali Kota dan teman-teman di DPRD Kota Makassar agar bisa menjadi perhatian,” terangnya.
Terkait usulan normalisasi drainase, Kadir juga meminta agar program tersebut masuk dalam prioritas pemerintah.
Ia menilai keberadaan Satgas Drainase yang telah dibentuk Pemerintah Kota Makassar perlu didukung dengan penanganan yang lebih menyeluruh, terutama pada kawasan yang terhubung dengan saluran milik pemerintah provinsi.