Pj Gubernur Sulsel Minta Seluruh Pejabat Agar Turun Langsung Tangani Stunting

Pj Gubernur Sulsel Minta Seluruh Pejabat Agar Turun Langsung Tangani Stunting

Pedomanrakyat.com, Makassar – Dr. Bahtiar Baharuddin, M. Si merupakan Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan yang resmi dilantik pada tanggal 5 September 2023. Ia ditunjuk menggantikan Andi Sudirman Sulaiman yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023.

Bahtiar Baharuddin lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada 16 Januari 1973. Pria berumur 50 tahun tersebut menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) lulus Tahun 1995, serta menempuh Magister dan Doktor di Universitas Padjadjaran Tahun 2013.

Bahtiar memulai karirnya di Kabupaten Wajo sebagai Kepala Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan Takkalalla tahun 1996 dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada 2001.

Lalu menjabat Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri pada 2010.

Kemudian menjadi Kepala Bagian Perundang-undangan di Setditjen Polpum pada 2015. Setelahnya Direktur Politik Dalam Negeri pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum di tahun 2016.

Karir Bahtiar terus melejit hingga diangkat sebagai Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 dan 2019 sebagai Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang Definitif dari 2020 hingga saat ini.

Ia juga dipercaya menjadi Pjs. Gubernur Kepulauan Riau pada 2020. Selanjutnya sebagai Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan di Tahun 2023.

Bahtiar juga memiliki pengalaman organisasi yang cukup mentereng, salah satunya menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) periode 2021-2026.

Selain itu, Bahtiar Baharuddin juga dikukuhkan sebagai Anggota Dewan Kehormatan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (Unhas), serta menjabat sebagai Wakil Ketua Umum I Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI).

Dalam menjalankan Tugas Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar telah merencakanan 8 Program Prioritas yang akan dijalankan selama menahkodai Sulawesi Selatan.

Di antaranya, pertama, sukses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 berlangsung secara Luber, Jurdil, Lancar, Aman dan Damai.

Kedua, pengendalian inflasi; Ketiga, penanganan stunting dan gizi buruk; Keempat, pengentasan kemiskinan ekstrem; Kelima, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Kemudian, Keenam, kemudahan pelayanan publik dan investasi; Ketujuh, sinergi program prioritas nasional dan daerah; dan Kedelapan, stabilitas sosial, politik, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam penanganan stunting, Bahtiar menyampaikan agar semua pejabat turun langsung ke lapangan dalam mempercepat penurunan stunting.

Prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil SSGI yahun 2022 sebesar 27,2 persen. Angka ini masih tinggi dari capaian nasional sebesar 21,6 persen.

“Saya himbau agar semua pejabat turun langsung ke lapangan untuk memantau penanganan stunting agar mempercepat penurunan stunting di Sulawesi Selatan,” ujar Bahtiar Baharuddin, bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (3/10/2023).

Bahtiar Baharuddin beserta Sofha Marwah Bahtiar dikukuhkan menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting Sulawesi Selatan oleh Kepala BKKBN RI Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).

Ini menjadi komitmen Bahtiar dalam memprioritaskan penanganan permasalahan stunting dan gizi buruk di Sulawesi Selatan.

Upaya lain ditandai launching pengembangan digitalisasi inovasi yang diberi nama ‘Inzting Sulsel’ yang merupakan akronim dari Ikhtiar men-Zero-kan stunting di Sulawesi Selatan.

Aplikasi Inzting memiliki tujuan untuk mewujudkan lingkungan keluarga yang berdaya secara mandiri serta mampu mengupayakan kesehatan pribadi dan ketahanan keluarga secara optimal.

Dukungan dari seluruh komponen masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi solusi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap permasalahan stunting di Sulawesi Selatan.

Tentunya program yang dirancang disesuaikan dengan kebutuhan yang ditemukan di wilayah ataupun pada keluarga berisiko stunting di masyarakat.

Berita Terkait
Baca Juga