PPPK Paruh Waktu Bakal Jadi Penuh Waktu, Andi Anwar: Pemprov Sulsel Tunggu Regulasi

PPPK Paruh Waktu Bakal Jadi Penuh Waktu, Andi Anwar: Pemprov Sulsel Tunggu Regulasi

Pedomanrakyat.com, Makassar – Rencana peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 2027 mendapat sambutan positif dari DPRD Sulawesi Selatan.

Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel masih menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo, mengatakan rencana pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tanpa melalui tes merupakan kebijakan yang patut diapresiasi.

Meski demikian, menurutnya, hingga saat ini belum ada aturan resmi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut, baik berupa peraturan menteri maupun petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

“Kita menyambut baik kebijakan itu. Tetapi dari sisi administrasi dan aturan belum ada berupa keputusan, baik itu peraturan menteri atau terkait kebijakan undang-undang. Jadi kita masih menunggu nanti pengaplikasiannya seperti apa,” kata Andi Anwar, ditemui diruangannya, Kamis (19/11/2026).

Selain persoalan regulasi, kesiapan anggaran gaji PPPK juga menjadi perhatian. Ia menyebut sebelumnya terdapat penyampaian mengenai alokasi sekitar Rp23 triliun dari pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan gaji PPPK di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Namun, alokasi tersebut masih membutuhkan petunjuk teknis agar pemerintah daerah dapat mengetahui mekanisme dan besaran dukungan anggaran yang akan diterima.

Sembari menunggu kepastian dari pusat, Pemprov Sulsel tetap menyiapkan pembayaran gaji PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pemprov sudah menyiapkan gaji PPPK-nya tetap ada di APBD. Ketika nanti ada aturan terbaru, tentunya ini akan menyesuaikan,” jelas legislator tersebut.

Legislator Fraksi PKB Sulsel ity juga mengungkapkan, besaran dukungan anggaran dari pemerintah pusat nantinya akan disesuaikan dengan jumlah PPPK di masing-masing daerah.

Karena itu, pendataan jumlah pegawai menjadi hal penting agar pengajuan kebutuhan anggaran tidak mengalami keterlambatan.

Anwar mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel dan meminta agar pendataan serta pengusulan kebutuhan gaji PPPK segera ditindaklanjuti.

Menurutnya, data jumlah PPPK harus dipastikan akurat karena menjadi salah satu dasar perhitungan kebutuhan anggaran yang diajukan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

“Kami meminta agar petunjuk itu segera ditindaklanjuti. Kepala BKD harus mengusulkan melalui keuangan untuk mendata seluruh PPPK kita supaya pemerintah provinsi dalam mengajukan gaji PPPK tidak terlambat datanya,” ujarnya.

Terkait jumlah pegawai, Andi Anwar memperkirakan PPPK di lingkungan Pemprov Sulsel saat ini mencapai sekitar 15 ribu orang. Angka tersebut mencakup pegawai yang diangkat pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk pengangkatan dalam jumlah besar pada 2025.

“Kalau PPPK, dari pengangkatan 11 ribu ditambah yang kontrak 2026-2027 dan tahun-tahun sebelumnya, ini kurang lebih mungkin 15 ribuan,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi dan petunjuk teknis agar pemerintah daerah memiliki kepastian dalam mempersiapkan administrasi maupun pembiayaan, sehingga rencana peningkatan status PPPK dapat berjalan tanpa menghambat hak-hak pegawai.

Berita Terkait
Baca Juga