Rencana PPN untuk Jasa Pendidikan, DPRD Makassar Khawatir Banyak Anak Putus Sekolah

Pedoman Rakyat, Makassar- Rencana Pemerintah Pusat mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa pendidikan, Anggota Komisi D DPRD Makassar, Yeni Rahman menilai di tengah kondisi sulit seperti ini pemerintah semestinya memberikan pendidikan gratis kepada seluruh peserta didik. Bukan malah mengenakan PPN yang bisa memberatkan orang tua peserta didik. 

“Kebijakan ini tentu berdampak besar bagi orang tua peserta didik. Tidak dikenakan PPN 12% saja, masih banyak orang tua yang menunggak pembayaran apalagi kalau dikenakan PPN, sementara perekonomian kita lagi terpuruk,” kata Yeni, Kamis (17/6/2021).

Legislator PKS itu berpendapat, jika pemerintah pusat tetap ingin menerapkan PPN pendidikan, dia khawatir banyak anak yang terancam putus sekolah. Apalagi saat ini biaya pendidikan khususnya di sekolah swasta sudah cukup tinggi. 

Sehingga dia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pengenaan PPN untuk jasa pendidikan. Baik sekolah maupun pusat bimbingan belajar. Tidak boleh dibiarkan. 

“Sebenarnya tidak ada alasan untuk dikenakan pajak pendidikan, karena biaya sekolah swasta saja itu sudah cukup tinggi. Tidak dikenakan PPN saja itu sudah berat, apalagi kalau dikenakan,” ujar dia.

Tidak hanya itu, kata dia, kebijakan pemerintah itu juga bisa mematikan sekolah swasta. Pasalnya, ketersediaan sekolah negeri khususnya SMP di Kota Makassar belum bisa menampung seluruh lulusan SD.