Reses di Gunung Sari, Warga Curhat ke APT Soal Drainase hingga Perubahan Desil Bansos
Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andre Prasetyo Tanta (APT), menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses masa sidang III Tahun 2025/2026 di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sabtu (25/7/2026).
Kegiatan reses tersebut dihadiri para ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta warga Kelurahan Gunung Sari yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan di lingkungannya secara langsung.
Salah satu aspirasi disampaikan Ibrahim Limpo, Ketua RT di RW 07. Ia meminta Pemerintah Provinsi Sulsel memberikan perhatian terhadap kondisi drainase di wilayahnya yang dinilai membutuhkan perbaikan untuk mengantisipasi genangan saat musim hujan.
Selain itu, Ibrahim juga mengusulkan adanya pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga agar memiliki kemampuan yang dapat menunjang ekonomi keluarga.
Menurutnya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga membutuhkan bantuan permodalan untuk mengembangkan usahanya.
Tak hanya itu, ia berharap pemerintah menghadirkan lebih banyak program pelatihan bagi kalangan pemuda sebagai bekal meningkatkan keterampilan dan membuka peluang kerja.
Sementara itu, warga lainnya, Sarah, menyampaikan keluhan terkait penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, banyak warga kehilangan hak menerima bantuan setelah terjadi perubahan data desil.
Padahal, kata dia, kondisi ekonomi sebagian warga yang terdampak masih tergolong kurang mampu dan layak menerima bantuan dari pemerintah.
“Masyarakat berharap pemerintah dapat melakukan verifikasi ulang agar warga yang benar-benar membutuhkan kembali mendapatkan bantuan sosial,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Andre Prasetyo Tanta menegaskan seluruh masukan masyarakat akan dihimpun dan diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Legislator Fraksi NasDem itu mengatakan reses merupakan momentum untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga dapat menjadi bahan dalam memperjuangkan program pembangunan maupun berkoordinasi dengan pemerintah agar kebutuhan warga mendapat perhatian.