Reses di Tamalanrea, Legislator NasDem Mahmud Siap Perjuangkan Masalah SMP dan Pembenahan SMA 23 Makassar

Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Mahmud, kembali melaksanakan reses masa sidang II Tahun 2025 di daerah pemilihan (dapil), meliputi Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala dan Panakkukang.

Kali ini, reses diadakan di Jalan Perintis Kemerdekaan III, BTN Antara Bloc C 15 No 01, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, pada Kamis (27/2/2025).

Kegiatan ini dihadiri, Pemerintah Setempat, Babinsa, Ketua LPM, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda serta warga BTN Antara Tamalanrea.

Dalam kesempatan ini, masyarakat setempat menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang selama ini mereka rasakan.

Sebagai legislator dari Partai NasDem, Mahmud berkomitmen untuk menampung berbagai permasalahan yang dihadapi warganya dan berjanji akan memperjuangkannya di parlemen.

Reses kali ini menjadi ajang penting untuk mendengarkan langsung suara rakyat, sebagai bagian dari tugas Mahmud dalam menjalankan amanah dan kewajiban sebagai wakil rakyat.

Salah satu warga, Hasnia menyampaikan keluahannya terkiat dengan kondisi jalan yang adi BTN Antara Blok C Tamalanrea, yang mengalami rusak.

“Kami sendiri merasakan beberpaa lorong yang ada disini telah diberikan perbaikan jalan, tapi lorong kami belum diberikan disini. Masih swadaya masyarakat, jadi kami mohon sekiranya diberi bantuan pengerasan atau cor jalan Pak,” ujar Hasnia.

Nurhayati, salah satu warga Tamalanrea ini juga menambahkan, terkait dengan masalah beasiswa untuk anak-anak sekolah yang ada di BTN Antara. “Jadi saya mohon agar kiranya ada bantuan beasiswa untuk anak kami,” jelasnya.

Begitu juga aspirasi dari Ade Gunawang, pemuda Tamalanrea. Ia berharap agar di Kelurahan Tamalanrea bisa dibangungkan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Di daerah kami belum ada SMP, jadi kami harap nanti ada bantuan, karena kalau sitem zonasi diberlakukan kami disini tidak ada sekolah terdekat,” beber Ade.

Sementara itu, Ketua komite SMAN 23 Makassar yang juga warga setempat, Sahrullah , menyampaikan bahwa SMAN 23, statusnya masih numpang dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang kahannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

“Jadi lahan ini belum dihibahkan (ke SMA 23) kondisinya gedungnya sudah tua. Mau diperbaiki, tapi kami terkendala kepemikikan lahan, jangan sampai dikerjakan namun jadi temuan,” terang Sahrullah.

“Jadi selama ini diperbaiki dengan memakai bantuan uluran tangan dari orang tua siswa,” lanjutnya.

Ia menuturkan bahwa, sebenarnya perbaikan gedung diprogramkan untuk diperbaiki. Sehingga diharapna dengan adanya efisiensi anggaran, tidak terdampak pemangkasan.

“Kami berharap persoalan SMA 23 bisa dituntaskan, meskipun APBD sudah diketok, kami harap busa dikawal sehingga kualitas bisa sama dengan SMA yang lain,” ujarnya.

Lanjut Sahrullah, pihak sekolah juga telah menyurat DPRD Sulsel untuk difasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah yang ada di SMA 23 ini.

Merespon aspirasi warga, Legislator NasDem Sulsel Mahmud menyampaikan bahwa, untuk prmbangunan SMP itu merupakan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

“Kewenangan kami sebenarnya hanya SMA, tapi kita akan tindak lanjuti ke Dinas Pendidikan Makassar. Nanti kami kordinasikan karena itu wajib anak-anak disini putar jauh,” ucap Mahmud.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel ini menuturkan bahwa, menyangkut lahan sekolah SMAN 23 itu sebenarnya tidak numoang, karena milik tanahnya milik Pemprov.

“Jadi kemarin saya bicara dengan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Pak Iqbal memang ada anggaranya Rp5 miliar, pertanyaannya jangan sampai dihilangkan, jadi kami akan kawal,” terangnya.

Terakhir kata Mahmud, soal RDP pihaknya menyarankan agar kembali membuat surat baru untuk ditujukan kepada Ketua Komisi E DPRD Sulsel.

“Kalau mau ki cepat buatki surat kembali tujukan ke ketua komisi E dan bawa kesaya, mungkin awal Ramadan sudah dipanggil (untuk RDP), yang penting ada suratnya ke sya, nanti pasti saya dahulukan,” tutupnya.