Respon Cepat Keluhan Warga, Komisi B DPRD Sulsel Gelar RDPU Bahas Kenaikan Harga Beras
Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU), berlangsung di ruang rapat Komisi, Rabu (6/8/2025).
Rapat ini merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait kenaikan harga dan beras. Menghadirkan Bulog Sulselbar, Satgas Pangan, Badan Pusat Statistik, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Perpadi Sulsel.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, mengatakan pertemuan ini digelar setelah pihaknya melakukan reses dan mendengar langsung keluhan dari konstituen.
“Sulsel ini surplus beras, tapi harga justru naik. Saat reses, kami mendengar langsung keluhan petani dan masyarakat. Oleh karena itu, kami perlu memanggil Bulog, Satgas Pangan, dan OPD terkait untuk mengetahui penyebabnya,” jelas Irma.
Legislator Fraksi NasDem Sulsel ini menuturkan bahwa, sejumlah faktor berkontribusi pada kenaikan harga, termasuk fluktuasi harga gabah di tingkat petani dan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET).
Meski begitu, pihak Bulog dan Satgas Pangan menegaskan telah melakukan pemantauan dan operasi pasar untuk menekan lonjakan harga.
Komisi B DPRD Sulsel merekomendasikan agar pemerintah daerah menambah dukungan anggaran bagi OPD, khususnya dinas perdagangan, untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan harga di lapangan.
“Pengawasan di lapangan sering terkendala anggaran operasional. Kami minta Pemprov memberi perhatian lebih agar OPD bisa bergerak cepat memantau harga,” tegas Andi Irma.
Untuk itu, Komisi B DPRD Sulsel meminta Pemerintah Provinsi Sulsel untuk segera menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).
Anggota DPRD Sulsel, Suriadi Bohari, menambahkan bahwa RDPU ini telah direncanakan jauh hari sebelumnya. Ia menegaskan tujuan utama pertemuan adalah mencari solusi agar harga beras tetap stabil.
“Kami ingin tahu apa yang menyebabkan harga beras naik sehingga menimbulkan keresahan. Sekarang harga mulai turun karena panen dan penyaluran beras program pemerintah. Namun, langkah antisipasi ke depan tetap diperlukan,” tutur Suriadi.