Respons Pj Gubernur, BPK-BPKP Audit BUMD
Pedomanrakyat.com, Makassar — Permintaan Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin agar dilakukan audit terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), direspons positif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel.
Koordinator Pengawas Investigasi II BPKP Sulsel Memet Rusmana menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan audit merespons surat dari Pj Gubernur Sulsel.
“Pada dasarnya kami BPKP merespons seluruh permintaan dari stakeholder yang berhubungan dengan pengawasan keuangan dan pembangunan, termasuk surat permintaan dari Pj Gubernur Sulawesi Selatan No.790/4326/Biro Ekbang, tanggal 27 Maret 2024, perihal Permohonan Audit Keuangan PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda ) tahun 2022-2023,” ujarnya, Selasa (2/4).
Dengan catatan, lanjutnya, audit bisa dilakukan jika tidak ada lembaga lain yang melakukan audit di tahun yang sama.
Penegasan senada disampaikan Kepala Subbagian Humas BPK Sulsel Andi Patiroi. Ia menyampaikan akan menindaklanjuti permintaan dari Pj Gubernur Bahtiar.
“Sudah pasti ditindaklanjuti. BPK akan segera melakukan pemeriksaan (audit)” singkatnya.
Kendati demikian, kata Patiroi, Pemprov Sulsel telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemprov Sulsel tahun 2023 yang isinya juga memuat kondisi finansial BUMD di Sulsel.
“Yang sudah diserahkan laporan keuangan Pemprov untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK. LHP BPK nantinya terbit bersama opini,” jelasnya.
Sebelumnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sulsel dianggap bobrok sebab tak sehat menurut Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. Ia pun menyurati BPK dan BPKP untuk dilakukan audit.
“Secara tertulis sudah saya sampaikan. Supaya kita tahu hulu hilirnya. Supaya tidak ada klaim klaim saya sukses,” ujarnya dalam Rapat Paripurna di DPRD Sulsel, Kamis, 28 Maret 2024 lalu.
Bahtiar mengungkapkan, dari sekian BUMD di Sulsel, hanya Bank Sulselbar yang memiliki kondisi finansial yang sehat. Selain itu hanya disuntik dana tanpa ada keuntungan yang jelas bagi Pemprov.
“Jadi, kalau keuntungan di bawah 6 persen kita cuma carikan pekerjaan orang-orang yang tidak jelas. Makanya, saya minta BPK dan BPKP audit sedalam dalamnya. Ngapain BUMD ini kalau tidak terlalu efektif. Saya kira ini harus kita perbaiki. Lawan orang-orang yang mau merusak BUMD kita. Benar-benar kita dedikasikan untuk masyarakat banyak,” terangnya.
Adapun BUMD milik Pemprov Sulsel, yakni PT SCI, Bank Sulselbar, Agribisnis serta Jamkrida.