Rusli Sunali Perjuangkan Jalan di Luwu Raya, Minta Anggaran MYP Tahap II Lebih Proporsional

Rusli Sunali Perjuangkan Jalan di Luwu Raya, Minta Anggaran MYP Tahap II Lebih Proporsional

Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi PPP, Rusli Sunali, meminta pemerintah provinsi memprioritaskan perbaikan jalan yang kondisinya belum layak dilalui kendaraan dalam perencanaan Multi Year Project (MYP) tahap kedua tahun 2027.

Rusli yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) XI meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo, berharap alokasi anggaran MYP tahap kedua dapat lebih proporsional untuk wilayah Luwu Raya.

Menurutnya, pemerataan pembangunan infrastruktur tidak semata dilihat dari besarnya alokasi anggaran di setiap daerah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mendapatkan akses jalan yang layak.

“Yang saya maksud pemerataan itu, jalanan yang tidak representatif dilalui oleh kendaraan roda dua, apalagi roda empat, itulah yang menjadi skala prioritas oleh pemerintah provinsi. Kalau itu sudah dilahirkan solusi, maka dianggap bahwa itu sudah menciptakan pemerataan,” jelas Rusli, disela-sela rapat komisi, Rabu (18/11/2026).

Ia menilai, alokasi anggaran MYP tahap pertama belum sepenuhnya proporsional jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Sulsel. Dari enam paket yang dikerjakan, menurutnya, Luwu Raya menjadi wilayah dengan alokasi anggaran paling kecil.

“Jujur saja, multiyears tahap pertama ini dari enam paket, yang paling terkecil alokasi anggarannya itu berada di Dapil Luwu Raya. Sehingga harapan kita, untuk multiyears tahap kedua ini, kalau bisa porsinya dimaksimalkan,” ujarnya.

Rusli berharap, perencanaan MYP tahap kedua dapat lebih memperhatikan ruas-ruas jalan provinsi yang membutuhkan penanganan mendesak, termasuk ruas Buha menuju Tana Toraja.

Ia juga mengaku belum mengetahui secara rinci pembagian anggaran MYP tahap kedua lantaran data perencanaan belum disampaikan secara lengkap dalam pembahasan.

“Untuk tahap kedua ini, datanya belum kita lihat. Jadi pembahasan ini di-pending untuk sementara dan besok akan dilanjutkan. Insya Allah, besok kita lihat,” tutur Rusli.

Selain mendorong pemerataan pembangunan jalan, Rusli juga meminta agar anggaran pemeliharaan alat berat milik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulsel tidak dipangkas.

Ia menilai, pemeliharaan alat berat penting untuk memastikan kesiapan peralatan pemerintah dalam menangani kebutuhan infrastruktur, terutama ketika masyarakat membutuhkan penanganan jalan di wilayah yang sulit dijangkau.

“Alat berat yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Bina Marga, umurnya sudah lima tahun. Sehingga tentu membutuhkan anggaran maksimal untuk pemeliharaannya,” terangnya.

Rusli khawatir, jika anggaran pemeliharaan dikurangi, alat berat tidak dapat berfungsi optimal ketika dibutuhkan untuk mendukung penanganan infrastruktur di lapangan.

“Jangan sampai nanti masyarakat membutuhkan alat ini, lalu kemudian tidak ada biaya pemeliharaannya, maka tentu masyarakat berkecil hati terhadap pemerintah provinsi. Olehnya itu, anggaran untuk pemeliharaan alat berat ini kalau bisa saya mengharap untuk dipertahankan,” pungkasnya.

Berita Terkait
Baca Juga