Soal Larangan Bukber, PKS: Kebijakan Tidak Konsisten-Kontraproduktif

Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Kabinet mengeluarkan surat edaran tentang larangan kegiatan Buka Puasa Bersama bagi Menteri dan Kepala Daerah dengan alasan penanganan covid-19.

Juru bicara PKS Muhammad Iqbal menganggap kebijakan ini tidak konsisten dan kontraproduktif.

PKS juga menilai buka puasa bersama adalah kegiatan yang positif dan bisa meningkatkan kebersamaan serta spiritualitas ASN dan pejabat Negara.

Buka puasa jangan hanya dimaknai makan bersama saja. Namun memiliki nilai-nilai spiritualitas dalam bagi sesama muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Apalagi di daerah buka puasa bersama sangat penting membangun sinergi dengan para tokoh dan ulama

Padahal kata Iqbal, mesjid-mesjid sudah ramai serta konser-konser sudah ramai dan di bolehkan. Selain itu, uka puasa bersama memberikan dampak yang positif kepada ASN dan pemerintah.

Pasalnya, saat buka puasa bersama akan terbangun silaturahim, kebersamaan, ceramah agama dan terbangun kepedulian dengan memberikan santunan.

“Ceramah Ramadhan bisa memberikan pencerahan kepada ASN dan pejabat pemerintahan, apalagi saat ini lagi ramai isu pamer kemewahan, Ramadhan saat yang tepat mereka mendapat wejangan dan tausiyah,” terang Iqbal.

Jangan sampai kebijakan ini menjadi dianggap diskriminatif, karena ummat beragama lain bebas melakukan kegiatan ibadah seperti acara buka bersama

Iqbal berharap kebijakan ini segera di revisi agar Kementerian dan Lembaga serta kepala Daerah tetap bisa menyenggarakan buka puasa bersama sebagai sarana menyemarakan bulan Ramadhan.

Ramadhan ini bulan penuh rahmat dan ampunan sudah selayaknya diberikan kesempatan untuk membangun kebersamaan bagi ummat Islam, salah satunya dengan buka puasa bersama.