Soal Tuntutan 17+8, Prabowo: Masuk Akal, Sebagian Perlu Perundingan

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan tanggapan resmi mengenai tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat usai gelombang demonstrasi pada akhir Agustus lalu. Menurutnya, sejumlah poin dari tuntutan tersebut dinilai masuk akal, sementara sebagian lainnya masih perlu diperundingkan lebih lanjut.

Tuntutan yang Dinilai Rasional

Prabowo menyampaikan bahwa banyak dari aspirasi masyarakat bersifat normatif dan dapat dibicarakan melalui dialog terbuka. Ia menegaskan pemerintah terbuka untuk berdiskusi dengan berbagai pihak guna mencari jalan tengah yang adil. Salah satu tuntutan yang mendapat respons positif darinya adalah pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kasus meninggalnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis polisi.

Menurut Prabowo, langkah investigasi independen penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan transparansi dalam penanganan kasus-kasus sensitif yang melibatkan aparat negara.

Poin yang Masih Diperdebatkan

Meski demikian, tidak semua tuntutan langsung disetujui. Salah satu yang dianggap masih perlu kajian adalah desakan agar militer ditarik dari tugas pengamanan sipil. Prabowo menekankan bahwa TNI memiliki mandat konstitusional untuk menjaga masyarakat dari berbagai ancaman, mulai dari terorisme, kerusuhan, hingga tindakan anarkis. Oleh karena itu, ia menilai tuntutan tersebut masih debatable dan membutuhkan perundingan lebih mendalam.

Seruan Aparat Bertindak Proporsional

Dalam pernyataannya, Prabowo juga menegaskan bahwa seluruh aparat penegak hukum wajib bersikap proporsional saat menjalankan tugas. Ia menambahkan bahwa pelanggaran etika maupun hukum oleh aparat akan tetap diproses sesuai aturan. Sejumlah aparat, kata dia, bahkan sudah ditindak dan ada yang diberhentikan karena terbukti melanggar prosedur.

Penegasan ini dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas aparat negara sekaligus melindungi hak-hak masyarakat.

Himbauan Demo Damai dan Kasus di Makassar

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan agar demonstrasi tetap dilakukan secara damai. Ia menyoroti kasus pembakaran Gedung DPRD di Makassar yang menelan korban jiwa, termasuk seorang ASN yang meninggal dunia. Menurutnya, aksi bakar-membakar hanya menimbulkan kerugian dan membahayakan nyawa orang lain.

Ia menyebut praktik kekerasan dalam demonstrasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan fenomena global yang harus dicegah karena mengancam keamanan masyarakat luas.

Harapan Penyelesaian Melalui Dialog

Tanggapan Prabowo atas tuntutan 17+8 ini menegaskan bahwa pemerintah berusaha menyeimbangkan aspirasi rakyat dengan kewajiban negara menjaga ketertiban umum. Jalan dialog dinilai sebagai solusi terbaik agar tuntutan dapat dibahas tanpa menimbulkan ketegangan baru.

Masyarakat pun menantikan realisasi dari janji pemerintah untuk benar-benar menindaklanjuti tuntutan yang dianggap masuk akal, terutama yang berkaitan dengan transparansi aparat, penghormatan HAM, dan keadilan sosial.