Kendati begitu, dia tak mau berandai-andai kapan kelangkaan minyak goreng bisa teratasi. Namun, dia sudah memiliki dugaan kenapa stok minyak goreng kini sangat langka.
“Kita tidak mau beranda andai. Tapi dilihat dari angka, saya sudah katakan bahwa ini ada terjadi kemacetan di jalur distribusi, atau ada tindakan melawan hukum, menjual ini secara ilegal,” ungkap dia.
Menindaki hal tersebut, Kementerian Perdagangan sudah berkoordinasi dengan tim mabes Polri untuk melakukan penyelidikan.
“Kita sudah tahu dimana tangki, jalur distribusi, alamatnya, akan kami berikan ke mabes polri untuk dicek agar distribusi berjalan baik,” kata Mendag Lutfi.
Menurut data yang dipegangnya, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penyaluran minyak goreng terbesar, yakni 73,6 juta liter. Diikuti Jawa Timur sekitar 71,4 juta liter, DKI Jakarta 57,8 juta liter, Sumatera Utara 49,9 juta liter, dan Jawa Tengah 42,9 juta liter.
Secara kabupaten/kota, Jakarta Utara jadi yang terbesar dengan stok 33,4 juta liter. Disusul Kota Bekasi 30 juta liter, Medan 20 juta liter, Surabaya 19 juta liter, dan Jakarta Barat 14,9 juta liter “Memang persediaannya melimpah,” tegas Mendag Lutfi.
Di sisi lain, Muhammad Lutfi mengatakan stok minyak goreng di Indonesia melimpah karena hasil penerapan kebijakan DMO per 14 Februari 8 Maret 2022 terkumpul 573.890 ton atau sekitar 20,7 persen dari total ekspor CPO dan turunannya.
“Ini terkumpul dalam 23 hari. Jadi kalau di-convert setara dengan 2 liter untuk kebutuhan per bulan untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata Lutfi.
Dari jumlah tersebut, pihaknya mendapatkan RBD Plam Olein sebanyak 463.886 ton dan CPO sebanyak 110.004 ton. Sehingga total DMO yang telah terdistribusi mencapai 415.787 ton dalam bentuk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan ke pasar.
“Pendistribusian DMO telah melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi satu bulan yang mencapai 327.321 ton,” kata Lutfi.
Untuk itu dia menegaskan, persediaan minyak goreng di Tanah Air sangat berlimpah. Dia juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang melakukan penimbunan untuk segera mengeluarkan stoknya sebelum berhadapan dengan proses hukum. Sebab, saat ini pemerintah telah bekerja sama dengan Mabes Polri dan Satgas Pangan untuk melakukan razia.
“Saya ingatkan, tidak boleh main-main dengan masyarakat. Kalau main-main, berhadapan dengan hukum,” ancam Lutfi.
