Tak Lagi Terima Bansos karena Desil Berubah, Warga Curhat ke Yeni Rahman

Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota DPRD Sulsel dari fraksi PKS, Yeni Rahman, melaksanakan reses temu konstituen masa sidang III Tahun 2025/2026, di Jalan Buludua Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Rabu (29/7/2026)

Dalam kesempatan itu warga menyampaikan keluhan terkait penentuan desil penerima bantuan sosial (bansos). Keluhan tersebut disampaikan Ketua RT 06 RW 03 Kelurahan Lariang Bangi, Hairil Anwar.

Menurutnya, masih ada warga yang layak menerima bantuan sosial. Tetapi tidak lagi masuk dalam kategori penerima karena perubahan status desil.

Hairil mengatakan, salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat berkaitan dengan pinjaman atau kredit di bank yang dinilai dapat memengaruhi klasifikasi desil penerima bansos.

“Pandangan saya, sekiranya mereka mampu, mereka tidak akan mungkin melakukan kredit. Nah, dalam hal kredit ini juga tentu ada batasannya. Kalau misalnya hanya Rp3 juta sampai Rp5 juta, saya kira mereka itu sangat butuh,” kata Hairil.

Ia berharap pemerintah tidak serta-merta menganggap masyarakat telah mampu hanya karena memiliki pinjaman dalam nominal tertentu.

Hairil mengungkapkan bahwa, banyak warga terpaksa mengajukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan anak maupun kebutuhan hidup sehari-hari.

“Jangan sampai hanya karena ada pinjaman, desilnya berubah. Misalnya dari desil 1 atau 2 langsung menjadi desil 6. Kasihan warga kita,” ujarnya.

Hairil mengusulkan agar pemerintah menetapkan batas nominal pinjaman yang tidak langsung memengaruhi status desil penerima bantuan sosial.

Ia juga meminta agar setiap perubahan status desil didahului dengan survei lapangan sehingga kondisi ekonomi masyarakat dapat dinilai secara utuh.

“Kalau pinjamannya sampai Rp5 juta karena kebutuhan mendesak, jangan langsung dianggap sudah mampu. Harus dilihat dulu penyebabnya. Bisa jadi mereka meminjam untuk biaya sekolah anak atau kebutuhan lain yang mendesak,” ujarnya.

Selain persoalan bansos, Hairil turut menyampaikan kendala pelayanan kesehatan yang dialami warga. Di mana lambatnya pelayanan administraiz padahal pasien membutuhkan tindakan medis secepatnya.

Menanggapi hal itu, Legislator PKS Sulsel Yeni Rahman mengatakan bahwa persoalan desil memang menjadi keluhan yang kerap disampaikan masyarakat.

Menurutnya, banyak warga mempertanyakan klasifikasi desil yang diterapkan karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang mereka rasakan.

“Terkait desil yang belum terlalu detail, kriteria desilnya itulah yang menjadi polemik di kalangan masyarakat. Masyarakat menganggap kriteria yang disematkan kepada mereka tidak sesuai dengan kondisi yang mereka rasakan,” katanya.

Yeni menilai pemerintah perlu membuka secara transparan indikator penentuan desil agar masyarakat memahami dasar pengelompokan yang digunakan.

Dengan keterbukaan tersebut, pengawasan terhadap program bantuan sosial juga dapat dilakukan secara lebih baik.

“Kita berharap pemerintah membuka saja secara transparan kriteria desil itu seperti apa. Supaya kita juga bisa melakukan pengawasan dengan baik dan tidak terjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Selama ini masyarakat menilai berdasarkan persepsi, bukan berdasarkan aturan,” ujarnya.

Yeni menuturkan, persoalan yang disampaikan Hairil merupakan masalah mendasar yang perlu diselesaikan agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

“Kalau persoalan pengklasifikasian desil ini belum selesai, maka persoalan bansos juga tidak akan tuntas. Itu dulu yang harus diselesaikan agar ke depan kita sama-sama bisa mengawal dan masyarakat yang memang layak benar-benar menerima bantuan,” pungkasnya.