Teguh Iswara Tekankan Perlu Akselerasi Pembangunan Sektor Transportasi di Sulsel

Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi, menekankan perlunya perbaikan sektor transportasi di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Perlu akselerasi program strategis nasional di sektor transportasi, termasuk optimalisasi terminal angkutan darat, revitalisasi pelabuhan, dan peningkatan layanan keselamatan pelayaran.

Hal tersebut disampaikan Teguh saat kunjungan kerja ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Sulawesi Selatan dan Balai Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar, Selasa (15/4/2025).

“Kami di Komisi V akan terus mendorong kementerian terkait untuk memastikan anggaran pembangunan tersalurkan tepat sasaran, serta memberi ruang inovasi bagi unit pelaksana teknis seperti BPTD dan KSOP agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah,” tegasnya.

Kunjungan ke dua institusi pelayanan publik itu menjadi momentum penting untuk mengetahui langsung capaian pembangunan transportasi darat dan laut, serta efektivitas pelayanan publik yang dikelola oleh kedua balai teknis tersebut.

Teguh juga mengapresiasi sejumlah inisiatif yang telah dijalankan oleh BPTD dan KSOP, namun tetap mendorong peningkatan kualitas layanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur transportasi bukan semata soal pembangunan fisik, tapi bagaimana memastikan konektivitas antarwilayah berjalan optimal, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Teguh juga memanfaatkan momen tersebut untuk menyerap aspirasi dari para pelaksana teknis di lapangan. Beberapa isu seperti keterbatasan SDM, kebutuhan peralatan pendukung keselamatan, sinkronisasi lintas sektor menjadi perhatian serius. Di tengah efisiensi anggaran, sejumlah program pun mengalami penyesuaian dan belum dapat direalisasikan secara optimal.

Leguslator dari Dapil Sulsel II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu menilai, dalam situasi seperti sekarang dibutuhkan koordinasi yang lebih kuat dan perencanaan yang lebih adaptif antara pusat dan daerah, agar pembangunan tetap berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

“Kondisi efisiensi fiskal nasional tentu berdampak pada pelaksanaan di lapangan. Maka dari itu, sinergi dan penentuan skala prioritas pembangunan harus betul-betul matang agar tidak ada potensi program yang stagnan atau tidak tepat guna,” pungkasnya.