Temui Warga Lembo, Ketua DPRD Sulsel Pastikan Program APBD Benar-Benar Dirasakan Masyarakat
Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi (Cicu), melakukan pengawasan pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sulsel di titik kedua di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Senin (25/5/2026).
Kegiatan monitoring tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Dalam kunjungannya, Andi Rachmatika Dewi berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan warga, serta mengevaluasi efektivitas program pemerintah provinsi di Kota Makassar.
“Kegiatan ini menjadi ruang dialog bersama masyarakat untuk mengetahui apakah program-program Pemerintah Provinsi Sulsel yang berjalan di Kota Makassar sudah tepat sasaran atau belum,” ujarnya.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD memiliki peran penting selain pembentukan peraturan daerah dan penganggaran.
Karena itu, DPRD wajib memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulsel memiliki tanggung jawab yang sama dalam proses penyusunan anggaran daerah.
Oleh sebab itu, pengawasan terhadap implementasi APBD harus dilakukan secara maksimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain membahas program pemerintah, Andi Rachmatika Dewi juga menyoroti maraknya tawuran kelompok dan aksi geng motor di Kota Makassar.
Ia meminta orang tua lebih aktif mengawasi anak-anak mereka, khususnya pada malam hari.
“Kami berharap para orang tua mengambil peran besar dalam mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat aktivitas negatif maupun pergaulan yang salah,” katanya.
Ia menilai, upaya pemerintah dan aparat keamanan menjaga ketertiban tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan keluarga, terutama pengawasan dari orang tua.
Melalui kegiatan monitoring APBD tersebut, DPRD Sulsel berharap masyarakat semakin aktif memberikan masukan terhadap berbagai program pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah di Sulawesi Selatan.