Usai Lima Tahun Land4Lives, Sulsel Siapkan Langkah Lanjut Jaga DAS dan Ketahanan Pangan

Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong hasil lima tahun pelaksanaan program Land4Lives tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dilanjutkan menjadi aksi nyata dan model pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang dapat diterapkan di wilayah lain.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulsel, Kasman, dalam Lokakarya Diseminasi Hasil dan Capaian Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar Land4Lives di Hotel Four Points Makassar, Kamis (8/10/2026).

Kasman mengatakan, program yang didukung Pemerintah Kanada dan ICRAF sejak 2021 tersebut telah memberikan pembelajaran penting, khususnya dalam pengelolaan DAS Bila Walanae yang menjadi salah satu wilayah percontohan di Sulsel.

“Semoga hasil yang didapatkan untuk project ini selama lima tahun menjadi semacam pilot project. Artinya bukan hanya dokumen yang menjadi output, tetapi ada action, baik itu program-program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun seluruh stakeholder,” kata Kasman.

Menurutnya, keberlanjutan program penting karena persoalan lingkungan dan ketahanan pangan tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah.

Ia menambahkan, meterlibatan swasta, NGO, masyarakat, akademisi hingga kelompok tani dibutuhkan agar program yang telah dibangun dapat terus berjalan.

Kasman berharap dukungan terhadap pengelolaan DAS di Sulsel dapat berlanjut. Selain DAS Bila Walanae, masih terdapat sejumlah DAS lain yang dinilai membutuhkan perhatian, terutama terkait tutupan lahan, degradasi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Ia menilai pengelolaan kawasan hulu memiliki kaitan erat dengan kondisi di hilir, termasuk ketahanan pangan, air dan perekonomian masyarakat.

“Kalau hulunya tidak dijaga dengan baik, pasti juga akan berdampak ke hilirnya. Harapan kita, kita perbaiki hulunya untuk ekonomi masyarakat dan pergerakan ekonomi,” ujarnya.

Kasman menyebut pendekatan pengelolaan lingkungan tersebut sejalan dengan prinsip yang dikembangkan DLHK, yakni hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Tutupan lahan di wilayah hulu perlu dijaga, sembari mendorong komoditas yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, ia berharap DAS Bila Walanae dapat menjadi contoh bagi DAS lain di Sulsel, bahkan menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.

“Harapan kita ada kelanjutannya lagi, termasuk terkait isu perubahan iklim, global warming, kemudian carbon trade. Ini bisa nanti berkesinambungan,” jelas Kasman.

Kepala Kerja Sama Pembangunan Kanada, Global Affairs Canada, Alice Birnbaum, mengatakan keberlanjutan hasil program menjadi bagian penting dari kerja sama Kanada dengan Sulawesi Selatan.

“Kanada sangat senang dengan kolaborasi, kerja sama dengan Pemerintah Sulawesi Selatan. Dan tentu saja yang ingin dilihat oleh Pemerintah Kanada adalah bagaimana kemudian Pemerintah Sulawesi Selatan bisa menindaklanjuti hasil yang telah dicapai selama ini,” kata Alice.

Ia menyebut, kerja sama Kanada di Indonesia memiliki sejumlah prioritas, termasuk ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Sementara itu, Direktur ICRAF Indonesia, Andree Ekadinata, menambahkan, penanganan perubahan iklim membutuhkan kerja sama multipihak. Pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, petani dan sektor lainnya memiliki peran berbeda yang perlu disinergikan.

Menurutnya, salah satu tantangan awal Land4Lives adalah menemukan formula agar setiap pihak dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya. Petani, misalnya, memiliki pengetahuan lokal yang penting untuk dikembangkan dan direplikasi.

Andree mengatakan, melalui kepemimpinan Pemprov Sulsel dan kelompok kerja perekonomian hijau, berbagai pandangan tersebut kemudian dituangkan dalam master plan yang menjadi salah satu hasil program dan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Ia menyebut ada tiga langkah sederhana yang dapat menjadi dasar pengelolaan bentang lahan Sulsel menghadapi perubahan iklim, yakni mempertahankan fungsi lahan yang masih baik, memulihkan lahan yang telah rusak, dan memanfaatkan lahan secara bijaksana.

“Kalau Sulawesi Selatan bisa melakukan tiga resep ini, bentang lahan kita akan cukup siap untuk menghadapi perubahan iklim,” ujar Andree.

Andew menambahkan, kerentanan perubahan iklim juga perlu dilihat secara menyeluruh, terutama di wilayah pesisir Sulsel yang memiliki garis pantai panjang. Kondisi di kawasan hilir, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari apa yang terjadi di wilayah hulu.

Karena itu, kerja sama antarkabupaten, baik di wilayah hulu maupun hilir, menjadi penting agar pengelolaan lingkungan dan ketahanan iklim dapat dilakukan sebagai satu kesatuan.