Usulan RS Covid-19 Khusus Pejabat Negara, Politikus Nasdem: Berlebihan dan Akan Menyakiti Perasaan Publik

Pedoman Rakyat, Jakarta- Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Willy Aditya menilai usulan membuat rumah sakit (RS) Covid-19 khusus pejabat negara sangat berlebihan. Menurut Willy, ide tersebut menyakiti perasaan publik. Willy mengatakan ide yang disampaikan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw itu seakan-akan membangun jurang pemisah antara rakyat dengan pejabat negara.

“Usulan yang disampaikan untuk membangun RS khusus bagi pejabat negara saya kira berlebihan dan akan menyakiti perasaan publik. Saya kira lebih tepat, anggota DPR untuk sama-sama menyukseskan langkah pemerintah untuk mengendalikan laju penularan Covid 19 ini. Bukan dengan usulan membangun RS,” kata Willy, Jumat (9/7/2021).

Dibanding menuntut fasilitas kesehatan yang eksklusif, Willy menyatakan lebih baik seluruh pihak melindungi diri dari paparan Covid-19. Willy justru mengusulkan agar pejabat negara bergotong royong dengan masyarakat mempromosikan hidup sehat hingga menyediakan tempat isolasi mandiri berbasis RT/RW.

“Contoh gotong royong yang ditunjukan warga saat ini seharusnya menjadi pembelajaran penting. Anggota DPR sepatutnya mendorong gotong royong demikian dan kalau perlu ikut memfasilitasinya sesuai daerah pemilihan masing-masing,” kata Willy.

Diketahui, publik dikejutkan dengan pernyataan Rosaline yang meminta pemerintah segera membangun RS Covid-19 khusus untuk para pejabat negara. DPP PAN telah meminta maaf ke publik atas keluarnya pernyataan tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa hal itu adalah pendapat pribadi oleh Irene. Sama sekali tak mewakili sikap partainya. Baginya, Rosaline sendiri kemungkinan hanya ingin agar siapa pun yang meminta pertolongan untuk segera dibantu.

Menurut Viva, koleganya tersebut merasa sedih karena ada rekan yang kebetulan pejabat negara, harus wafat akibat Covid-19.

“PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan Dokter Rosaline karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai,” kata Viva.

Dalam pernyataannya, Rosaline merasa RS terkesan sudah tidak mampu menangani banyaknya pasien akibat pandemi Covid-19. Rosaline mengaku mendapatkan informasi mengenai adanya seorang pejabat yang tak dilayani ketika mengalami kasus darurat saat datang ke RS.

“Kemkes (Kementerian Kesehatan) harus sudah mulai waspada, karena pejabat negara ini harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya,” demikian Rosaline.