Waka DPRD Sulsel Ni’matullah Minta Pemerintah Pusat Segera Lantik Gubernur Definitif

Pedomanrakyat.com, Makassar – DPRD Sulawesi Selatan, meminta pemerintah pusat segera melantik Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menjadi Gubernur definitif.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah mengatakan bahwa, berdasarkan kesepakatan di rapat pimpinan (Rapim), pihak DPRD akan menyurat ke Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg).

“Menyurat, mempertanyakan dan meminta supaya segera dilaksanakan pelantikan Gubernur secara definitif,” kata Ni’matullah, Kamis (24/2/2022).

Pasalnya kata Ni’matullah, Paripurna pemberhentian dan pengangkatan Plt Gubernur, Andi Sudirman dilakukan pada 24 Januari 2022 lalu. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda akan ada pelantikan definitif.

“Jadi, Sulsel ini provinsi besar dengan demikian banyak hal-hal strategis yang perlu gubernur pikirkan dan lakukan tindakan,” jelasnya.

Legislator Partai Demokrat Sulsel ini menuturkan, dalam posisi Plt, gubernur sangat terbatas dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan.

“Saya kira pemerintah pusat tidak boleh membiarkan dan memberi kesan seolah-seolah menggantung ini barang,” tutur Ullah akronim nama Ni’matullah.

Menurur Ullah, dalam kapasitas sebagau Plt atau pelaksana tugas saja, seorang Plt Gubernur dalam semua hal harus dikonsultasikan ke Kemendagri.

“Na kita butuh pemerintah pusat mempertimbangkan serius bahwa kita butuh segera hadir gubernur secara definitif. Dengan demikian kita juga bisa langsung memikirkan bagaimana mengisi posisi wagub,” bebernya.

Ia menambahkan bahwa, sebagai wakil rakyat, kami menganggap pemerintahan tidak akan efektif dengan cara seperti saat ini, menggantung pelantikan gubernur secara definitif.

“Masa pemerintah pusat membiarkan ini seolah tidak ada masalah. Banyak masalah, dimana provinsi ini diurus oleh definitif bukan gubernur Plt,” terang Ullah.

Lanjutnya bahwa, bayangkan saja Plt Gubernur sudah berjalan hampir setahun di Sulsel, seolah-olah provinsi ini ndak penting dan Wilayah Sulsel ini kecil.

“Bagi kami sebagai wakil rakyat cukup prihatin dengan lambatnya pemerintah pusat dalam hal ini Setneg dalam menindaklanjuti hasil paripurna kita,” tutupnya.