Walikota Ini Tak Ingin Ketergantungan Bansos Pemerintah Pusat

Pedoman Rakyat, Bogor – Jaring pengaman sosial (JPS) atau bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah pusat belum begitu maksimal. Sebagaimana diketahui, JPS tersebut diperuntukkan kepada warga selama masa pandemi virus korona (Covid-19).

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku tak ingin bergantung kepada pemerintah pusat JPS tersebut. 

Pasalnya, menurut Bima, JPS atau bansos dari pemerintah seringkali tidak pasti. Mulai dari waktu turun, jumlah, hingga skema pemberiannya.

“Kita tidak akan mengharap banyak dari pemerintah pusat. Enggak bisa. Uncertain semuanya. Kapan turunnya? Jumlahnya berapa?,” ujar Bima dalam diskusi online via aplikasi Zoom, Jumat (1/5) seperti dilansir CNNIndonesia.

Ia menjelaskan bahwa selama ini koordinasi dengan pemerintah pusat terkait bansos kerap berujung pada ketidakpastian. Oleh karena itu, ia ingin membagikan bansos secara mandiri melalui APBD dan bantuan lain.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan kini pihaknya tengah menyisir kembali APBD Kota Bogor untuk penanganan Covid-19. Hasilnya, Pemkot Bogor kini telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 144 miliar untuk menangani Covid-19 di Kota Bogor.

“Kita berhasil kemudian menganggarkan Rp 144 miliar, yang kita anggarkan untuk Covid-19 ini,” ujar dia.

Penanganan akan dibagi dalam tiga aspek, yakni kesehatan, bansos, dan pemulihan ekonomi di Kota Bogor.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa saat ini pihaknya juga tengah fokus ke pemulihan ekonomi di Kota Bogor. Ada tiga persoalan yang kini dihadapi, yakni penurunan daya beli, kelangkaan bahan baku, dan suntikan dana ke pelaku usaha. “Untuk pemberdayaan ekonomi ini, klaster ekonomi lah di jajaran dinas yang sekarang fokus ke situ,” katanya. (*)